Detak-Palembang.com PALEMBANG- Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel), mereka melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan penggunaan dana APBD atas Nama KNPI Sumsel untuk jalan-jalan ke luar negeri.

Aksi yang dimotori Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumsel pimpinan M. Hidayat dan KNPI kota Palembang pimpinan Arry Andrian bersama beberapa organisasi kepemudaan meminta DPRD Sumsel untuk bertindak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD.

Dalam aksi yang diterimah Wakil Ketua DPRD, Chairus S. Matdiah, perwakilan Peserta demo mempertanyakan dan meminta DPRD untuk menindaklanjuti dan menuruskan tutuntan mereka kepada pihak terkait.

“Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menyalahi aturan dalam memberikan dan mencairkan dana APBD Sumsel kepada segerombolan orang-arang yang mengaku KNPI Sumsel. Padaha jelas KNPI Sumsel yang dipimin MF. Ridho tidak memiliki keabsahan. Kerena SK kemenhumham ada pada kami, sesuai hasil munas Papua dan Munas luarbiasa Jakarta,” jelas Eman Satriahadi Sekjen KNPI Sumsel, Senin (30/01).

Eman menanbahkan bahwa proses pencairan dana sebesar 500juta tersebut bisa dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi atau meggelapkan uang negara.

Hal senada disampaikan Rubi Indarta Sekjen KNPI Kota palembang, bahwa penggunaan Dana sebesar 500juta juga menyalahi aturan. Dana tersebut digunakan oleh peserta yang mengatasnamakan KNPI.

“Uang sebesar 500juta digunakan hanya untuk jalan-jalan oleh segerombolan orang yang mengaku KNPI sangat mubazir, padahal kita semua tau Sumsel sedang mengalami defisit anggaran,” jelas Ruby, sambil meperlihatkan foto foto perjalanan Ridho CS .

Lebih parah Ruby menyampaikan bahwa perjalanan keluar negeri oleh segerombolan orang yang mengaku KNPI ini menyertakan Istri mereka.

“Sangat mubazir mereka berfoya-foya beserta istri mereka. Sangat tidak beretika, sebagai pemuda kami malu melihat ini,” jelasnya.

Sementara itu Wakil ketua DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah berjanji akan merekomoendasikan tuntutan peserta demo ke komisi V, untuk membahas dan menindaklanjuti masalah ini.

“Nanti kewenangan komisi V yang akan memproses masalah ini. Biar komisi V yang menentukan kapan beraudiensi dengan kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kepala Badan Kebangpol dan Kepala BPKAD, hingga Gubernur,” jelas Chairul.

Chairu berjanji akan berlaku netral meskipun MF. Ridho merupakan kader demokrat partai yang menaungi mereka berdua. Bahkan dirinya sangat menyangkan jika MF. Ridho menggunakan dua anggaran dalam perjalannannya ke luar negeri.

“Apa mungkin Ridho menyalahi aturan dalam penncairan dan penggunaan aggaran ini, apa mungkin Ridho menggunakan dua Anggaran dalam perjalanan ini, anggaran Provinsi dan DPRD ?,” ucap Chairul dalam tanya.

Chairul melanjutkan,” Ridho ini  salah satu kader terbaik yang dimiliki Demokrat, kader saya juga. Rasanya tidak mungkin Ridho menyali atura, tapi kalu memang menyali harus ditindakbsesuai aturan,” ujarnya mengakhiri.