Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Masih maraknya bahan panhan yang mengandung formalin, Komisi IX DPR RI meminta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sumatera Selatan (BBPOMSumsel) untum meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan data BBPOM Sumsel, peredaran pangan dan mie berformalin tahun 2018 mencapai 20,28 persen.

Ketua Tim Kunker DPR RI Komisi IX Pius Lustrilanang mengatakan, pada bulan Ramadhan ini pihaknya memantau peredaran makanan, saat sidak di Pasar KM 5 Palembang,  banyak sekali pangan yang masih mengandung boraks, formalin, dan rodamin.

“Kunjungan kerja kami ini ingin mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Sumsel. Karena masih banyak didapati pangan yang mengandung bahan berbahaya,” ungkapnya saat acara Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI di Balai BPOM, Jumat (25/05).

Ia meminta agar BBPOM Sumsel terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau peredaran makanan. Ia menekankan agar BBPOM meningkatkan kerjanya bersama instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian dan tidak bekerja sendiri.

“Lakukan pemantauan secara rutin agar masyarakat terhindar dari makanan yang tidak sehat. Kita juga mengetahui bahwa minimnya pengawasan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia,” ucapnya.

Dijelaskannya, bahwa SDM di BBPOM Sumsel tidak bisa mengcover semua masalah. Karena SDM nya tidak mencukupi, hanya 72 orang untuk mengcover 17 kabupaten/kota. Selain itu, 3 pejabat eselon III masih kosong. Ia berharap BPOM Pusat bisa memberikan solusi1 untuk masalah tersebut.

“Agar produsen makanan tidak mengulangi perbuatannya kita akan buat payung hukum untuk pengawasan obat dan makanan. Kita buat RUU pengawasan obat dan makanan, serta distribusinya. Kita berharap sanksi yang ada bisa memberikan  efek jera.Sanksi itu disesuaikan dengan Undang-Undang. Tapi Pengadilan yang menentukan, karena eksekusinya di Pengadilan,” katanya.

Kepala Balai BPOM, Dewi Prawitasari  mengatakan, pada bulan Ramadhan pihaknya terus melakukan pengawasan pasar beduk dan pasar tradisional. Penggunaan bahan berbahaya di pasar tradisional masih ditemukan dengan 21,18 persen, angka ini menurun dari tahun lalu 23,21 persen. Untuk pengawasan di pasar beduk penggunaan bahan berbahaya mencapai 37,05 persen 2017 angka ini tinggi melebihi nasional.

“Tahun 2018 ini kami sudah melakukan penindakan kepada 4 produksi tahu dan mie,  peredaran tahu dan mie berformalin pada 2018 ini diangka 20, 28 persen. Mungkin karena 4 produsennya sudah digulung. Kami akan terus melakukan penindakan pabrik tahu dan mie,” urainya.

Dewi mengungkapkan, untuk menurunkan persentase peredaran pangan berformalin, pihaknya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Bertahun-tahun penggunaan formalin ini masih tinggi. Tahun ini BBPOM dan Dinkes melakukan pembinaan imtek.

“Produsen tahu dan mie tidak jera, setelah selesai dari hukuman berbuat lagi. Salah satu cara menurunkan penggunaan formalin pada tahu dan mie adalah dengan menanbahkan zat pemahit pada formalin,” tutupnya.