Detak-Palembang.com WASHINGTON DC – Setahun sudah Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS), sejak diambil sumpahnya pada 20 Januari 2017. Dan selama itu pula sebagai presiden membuat keputusan untuk mengatur pemerintahannya. Sudah banyak keputusan yang dilaksanakan, dan pelaksanaannya tidak sedikit yang menuai kontra dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuh hari setelah dilantik, Donald Trump sudah menandatangani keputusan yang kontroversial yaitu perlindungan AS dari ancaman masuknya kelompok radikal.

Keputusan kontroversial yang dibuat oleh presiden ke-45 dalam sejarah Negeri Paman Sam tersebut adalah mencekal warga dari tujuh negara yang hendak masuk ke AS.

Pada 27 Januari 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif tentang perlindungan AS dari ancaman masuknya kelompok radikal.

Trump melarang tujuh negara, Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, untuk diterbitkan visanya selama 90 hari.

Trump berpendapat ketujuh negara tersebut menjadi sarang kelompok ekstremis. Namun, banyak kalangan menganggapnya sebagai “Muslim Ban” yang disanggah oleh Trump.

” Keputusan tersebut dibuat demi mempertahankan keamanan negara ini. Saya tidak memperbincangkan agama apapun,” kata Trump di pernyataan resminya.

Karena keputusan AS menangguhkan permintaan suaka dari para pengungsi. Keputusan eksekutif itu langsung mendapat tantangan hukum dari sejumlah wilayah di AS, di antaranya di Seattle dan San Francisco.

Dalam argumentasinya, peraturan itu dianggap melanggar Konstitusi AS yang tidak memperbolehkan adanya diskriminasi terhadap ras atau agama tertentu.

Sebelum menandatangani peraturan imigrasi yang kontroversial, Trump lebih dahulu meneken aturan soal keamanan di perbatasan.

Sejak 2015, Trump sudah berjanji bakal membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, dan berkoar bakal membuat Meksiko membayarnya.

Namun, dalam kenyataannya, Trump membutuhkan dana hingga 15 miliar dolar AS, sekitar Rp 12,2 triliun, untuk membangun tembok.

Rencana Trump menuai kontra dari Demokrat dan Republik karena dianggap bisa mengancam lingkungan, dan melanggar hak pemilik tanah.

Pusat Keragaman Biologi dan Anggota Perwakilan AS dari Arizona, Raul Grijalva, mengajukan gugatan untuk menentang keputusan tersebut.

Pada 5 September 2017, Trump mengumumkan penghentian Deferred Actions for Childhood Arrival (DACA).

Program tersebut awalnya dibentuk Presiden Barack Obama pada 2012 dengan tujuan melindungi keberadaan imigran anak-anak yang berjumlah sekitar 700.000.

Mereka yang disebut Dreamer itu bakal dilindungi dari deportasi, dan bisa mendapat izin kerja di AS.

Trump berujar, aturan tersebut hanya menambah beban keuangan rakyat asli Amerika.

“Kami berusaha menangani DACA dengan cinta dan rasa sayang. Serta memastikan rakyat Amerika mendapat keuntungan dari program imigrasi yang ada,” ujar Trump dikutip oleh NBC News.

Namun, akibat dari pencabutan tersebut, pembahasan anggaran untuk 2018 menjadi berlarut-larut.

Puncaknya adalah Gedung Putih memutuskan penghentian layanan pemerintah (Government Shutdown) setelah pemerintah dan Kongres tidak mendapat titik temu dalam pembahasan anggaran.

Demokrati, yang diwakili oleh Senator Chuck Schumer, masih kukuh untuk mengaktifkan kembali DACA.

Pada 15 November 2017, Trump mencabut larangan untuk mengimpor kepala gajah sebagai trofi berburu di Afrika.

New York Post melansir, Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS menyatakan bahwa kepala gajah dari Zimbabwe dan Zambia bisa masuk ke Negeri Paman Sam.

“Perburuan yang diatur secara baik dan legal sebagai bagian dari program pengelolaan yang sehat dapat memberi manfaat bagi konservasi spesies tertentu,” ujar dinas itu.

Selain kepala gajah, Trump juga mengizinkan pemburu untuk membawa pulang singa yang berhasil didapatkannya.

Sontak,  keputusan tersebut langsung menuai reaksi keras dari aktivis perlindungan satwa liar.

Bahkan, pesohor Ellen DeGeneres sampai melakukan kampanye perlindungan gajah di akun Twitternya.

Desakan tersebut akhirnya membuat Trump menangguhkan keputusannya tiga hari berselang (18/1/2018).

Trump berujar, dia memilih untuk tidak meneruskan keputusannya sembari menunggu hasil studi tentang satwa liar yang dilindungi.

Yang paling mengejutkan adalah keputusan atas pengakuan sepihak bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Keputusan itu diambil pada tanggal 6 Desember 2017, Trump yang secara sepihak mengumumkan pengakuannya bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Dia juga menyatakan bakal segera memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem.

“Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian,” kata Trump saat itu dilansir oleh AFP.

Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari seluruh komunitas internasional.

Faksi Palestina, Hamas, bahkan sampai menyerukan “Intifada”, atau pemberontakan terhadap Israel.

Rakyat Palestina menanggapinya dengan melakukan demonstrasi, dan disertai dengan kerusuhan melawan aparat penegak hukum Israel.

Total, sejak pengakuan tersebut, jumlah korban warga Palestina yang tewas karena bentrok dengan militer Israel mencapai 12 orang.

Pasca-keputusan Trump, Dewan Umum PBB langsung menggelar rapat darurat untuk membahas pengakuan tersebut di 22 Desember 2017.

Hasilnya, 128 negara memutuskan menolak pengakuan itu. Hanya sembilan negara, termasuk AS dan Israel, yang mendukung.

AS “Shutdown”

Amerika Serikat ( AS) resmi berada dalam kondisi penghentian layanan pemerintahan (Shutdown) Sabtu (20/1/2018) waktu setempat.

Shutdown terjadi setelah pemerintah dan Kongres AS tidak sepaham ketika berdiskusi terkait  anggaran pemerintah untuk 2018.

Dilansir kantor berita AFP,  Gedung Putih meluncurkan pernyataan resmi yang menuding kubu  Demokrat sebagai pihak yang paling bersalah atas terjadinya Shutdown.

“Demokrat bertanggung jawab atas ‘Schumer Shutdown’,” kata Kepala Biro Pers Gedung Putih, Sarah Sanders.

“Schumer Shutdown” merujuk kepada pemimpin minoritas Senat AS asal Demokrat, Chuck Schumer.

Schumer adalah senator yang paling getol memperjuangkan program bagi imigran anak-anak, atau Deferred Actions for Childhood Arrival (DACA).

Dengan adanya program DACA, sekitar 700.000 imigran anak-anak (Dreamer) bakal dilindungi di Negeri Paman Sam.

Pada September 2017, Trump mengumumkan penghentian DACA dengan keputusan bahwa program tersebut bakal berakhir Maret 2018.

Schumer sebelumnya menyatakan, asal pemerintahan Trump dan Republik meloloskan DACA, Demokrat siap mengabulkan apapun keinginan mereka.

Dalam pertemuan empat mata dengan Trump di Gedung Putih, Schumer bahkan siap menjadi pendukungnya untuk anggaran pembagunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Tidak hanya itu, dia bahkan siap meloloskan berapa pun permintaan anggaran pertahanan yang diajukan Trump.

“Namun, penawaran itu nyatanya tidak cukup untuk meluluhkan Tuan Presiden,” kata Schumer dilansir Business Insider.

Gedung melalui Sanders tidak bisa menerima begitu saja pernyataan Schumer.

Sanders berkata, Demokrat lebih memilih agenda politik dibandingkan hajat hidup orang banyak seperti keamanan, militer, pendidikan, hingga kesehatan.

“Kami tidak akan bernegosiasi tentang status imigran yang ilegal. Sementara di sisi lain, Demokrat menyandera kehidupan rakyat AS dengan permintaan mereka,” kecam Sanders.

Jika Shutdown terjadi, maka dampaknya selain pemerintah menghentikan pelayanannya, pegawai negeri sipil di sana juga bakal dirumahkan tanpa menerima gaji (furlough).

Kali terakhir AS mengalami shutdown adalah saat era Presiden Barack Obama pada 1-17 Oktober 2013.

Dalam masa pembahasan rancangan anggaran 2014, Republik memilih tidak mencantumkan pasal pencabutan dana pada Affordable Care Act.

Akibatnya, seperti dilaporkan CNN, sebanyak 850.000 pegawai negeri sipil dirumahkan. Sejak 1976, AS tercatat telah mengalami 18 kali masa penghentian pelayanan pemerintah.