Detak-Palembang.com – Palembang , Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru  katakan dirinya memaknai pengertian  transparansi tidak ada ditutupi, artinya bicara akuntabel harus dapat dipertanggung jawabkan dan semua ini berjalan dengan baik  kembali ke Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal tersebut diutarakannya saat   menghadiri acara Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” diselenggarakan oleh BPK RI, bertempat di
Hotel Arista Palembang, Selasa (18/1/2022)

“Saya ingin kehadiran  BPK sebagai mitra untuk bertanya dan tempat konsultasi dalam pengelolaan keuangan agar transparansi berjalan dengan baik.  Dalam mengelola keuangan, Jangan hanya dengan pemenuhan formalnya saja tapi harus kualitas serta adanya rekomendasi” ucap HD 

Anggota Komisi XI DPR RI Ir. Achmad Hafisz Tohir  berharap melalui sosialisasi ini para peserta  dapat berperan aktif guna mendapat wawasan keterlibatan   DPR RI dalam pengawasan keuangan utamanya terkait APBN serta mendorong Pemerintah Daerah  dalam mengajukan keuangan untuk kebutuhan keuangan daerah dan menggali potensi sumberdaya alam.

Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA katakan sosialisasi ini untuk kepentingan pemerintah daerah dimana kami memberikan rekomendasi hal apa yang diperbuat

“Adapun visi  meneruskan tata kelola sebagai rekomendasi, mendorong pencegahan korupsi dan sebagai acuan teladan bagi instansi lain” ujarnya

Turut Hadir Walikota Palembang H. Harnojoyo, Pj. Sekda Prov  Sumsel , Ir. S.A Supriono, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Harry Purwaka, SE,MSF, AK.CA.CSFA, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel