Detak-Palembang.com MARTAPURA – Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T., meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera tangani banjir yang melanda sawah dan rumah penduduk di 16 kecamatan, akibat hujan deras, Senin ( 24/01/2022).

Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T., saat gelar rapat bersama dengan Kadis PUTR, Kepala BPBD dan Dinsos, Staff Ahli, pihak kecamatan yang terdampak banjir, demi memastikan untuk memenuhi kebutuhan, apa saja yang diperlukan masyarakat korban banjir, rapat tersebut di ruang rapat Bupati.

Bupati OKU Timur berharap, agar Dinas Sosial dan BPBD segera memberikan bantuan pada masyarakat dan memastikan, apa saja yang dibutuhkan, karena banyak dampak ekonomi yang dialami masyarakat.

“Kepada Dinsos melihat kebutuhan masyarakat di lapangan dan BPBD apa yang bisa diperbuat untuk meringankan masyarakat dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ,” ujarnya saat rapat

H.Lanosin, S.T., menambahkan, melihat sejumlah daerah terendam banjir tentunya saya prihatin bahkan sudah melihat turun dengan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat yang daerahnya kemungkinan tiap hujan selalu banjir agar berjaga-jaga. Seperti ikut menumpang di rumah saudaranya agar tidak tinggal di posisi yang terkena banjir.

Namun demikian, yang terpenting saat Dinas terkait, sebagai teknis agar segera mengatasi apa yang menjadi masalah di lapangan khusus banjir saat ini.

Disinggung soal banjir disampaikan Kepala BPBD MSG Habibullah, bahwa dilaporkan ada sebanyak 1.093 hektare sawah kondisi Tanam padi tercatat ada di 16 kecamatan yang terdampak banjir

Banjir tersebut disampaikan Kepala BPBD salah satunya, disebabkan banjir kiriman dari Kabupaten OKU Selatan dan luapan Sungai Komering, namun pihak BPBD akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar dapat menanggulangi terjadinya banjir.

Sementara Kepala PUPR Aldi Gurlanda, S.T., dalam kesempatan itu menyampaikan, akan melakukan upaya revitalisasi. melalui Anggaran baik APBD maupun bantuan Provinsi.

“Agar tidak banyak dampak ekonomi yang di rasakan oleh masyarakat seperti gagal panen maupun perikanan akan terkena imbasnya diharapkan upaya ini dapat terealisasi demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.