Detak-Palembang.com – Palembang , Seluruh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2022.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD ke-20 masa persidangan ke-3 dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

Persetujuan Bersama, Senin (29/11/2021).

Dalam paripurna itu anggota komisi 1,2,3 dan 4 memamparkan hasil penyelidikan dan pembahasan mereka terhadap rancangan Raperda yang telah sebelumnya dirumuskan dan diajukan pada rapat paripurna sebelumnya. 

Berdasarkan pembahasan bersama, empat komisi menyetujui APBD 2022 Pemerintah Kota Palembang Rp3,84 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,07 triliun.

Komisi menyetujui agar rancangan yang telah disempurnakan tersebut dilaksanakan. 

Surat persetujuan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Ketua DPRD kota Palembang Zainal Abidin.

Harnojoyo mengatakan bahwa Perda dan APBD 2022 akan efektif segera.

“Bulan Januari nanti kita sudah dilaksanakan kegiatan pembangunan 

Kota Palembang yang menggunakan rancangan yang kita buat di sini,” ujar Harnojoyo. 

Untuk kerja ke depannya, Wali Kota Palembang ini mengharapkan pemerintah kota dan DPRD dapat bekerja sama secara maksimal demi memaksimalkan anggaran sehingga pembangunan Kota Palembang bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

“Setelah ini diharapkan dilaksanakan oleh setiap OPD, agar tercapai semua target pembangunan Kota Palembang tahun 2022,” katanya. 

Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, menyampaikan, seluruh fraksi setuju dengan menberikan pendapat dan saran. Agar tercapainya sasaran jangka menengah untuk mewujudkan masyarakat mandiri maju dan adil. Dengan struktur perekonomian yang kokoh dan didukung oleh SDM yang kokoh.

Seperti, di antaranya, pemerintah kota diminta belanja skala prioritas dilakukan secara efektif. Melalui instansi terkait harus lebih berinovasi, mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyosialisasikan kepada masyarakat untuk taat pajak dan lainnya. 

“Kita juga meminta pemkot untuk tetap memprioritaskan program yang menjadi prioritas seperti bidang kesehatan, pendidikan,