Detak-Palembang.com Hampir setahun sejak kasus COVID-19 pertama ditemukan pada 17 November 2019 di Provinsi Hubei, China. Pandemi yang diakibatkan oleh virus tersebut telah berhasil merubah sistem pendidikan secara global. Dikarenakan tingkat penyebarannya yang begitu cepat, negara-negara terjangkit mulai merumahkan kegiatan belajar mengajar, tidak terkecuali Indonesia.

Tindakan tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih luas, mengingat cara penyebaran virus tersebut melalui droplets yang sangat rentan ditularkan pada lingkungan sekolah. Perubahan ini, tentu saja memiliki dampak yang besar pada sistem pendidikan di Indonesia.

Jika sebelumnya pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada pertemuan fisik antara pengajar dan murid, maka sekarang pertemuan tersebut terjadi secara virtual atau daring. Di dalam perkembangannya, tentu saja terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi, baik oleh murid ataupun pengajar.

Pertanyaannya, mengapa terjadi kehebohan dan pro kontra tentang apakah sekolah akan dimulai pada awal tahun ajaran mendatang atau tidak ? 

Satu pihak dengan tegas dan bersemangat menyatakan sekolah harus dibuka pada waktunya untuk menghindari ketertinggalan dalam mata pelajaran. Pihak lain dengan alasan demi keselamatan murid berpendapat, pembukaan sekolah justru harus ditunda. Bahkan pihak ini menguatkan penolakannya dengan pernyataan bernada keras bahwa pembukaan sekolah sama dengan mengumpankan anak-anak kita kepada “Hantu Corona” yang belum pulang kandang.

Untuk tahun ajaran baru, akan tetap dimulai pada 13 Juli 2020. Namun, belum bisa memprediksikan kapan anak-anak bisa kembali belajar ke sekolah. Meski begitu, pihaknya telah melakukan beragam asesmen untuk menilai kesiapan sekolah dan guru bila nanti sekolah boleh dibuka kembali. 

Sebagai masa transisi bila sekolah mulai dibuka, bisa dimungkinkan masuk secara bertahap 94 persen siswa masih harus belajar dari rumah di Tahun Ajaran Baru. Walaupun begitu, pembukaan sekolah perlu izin orangtua. Pihaknya tidak akan memaksakan bila orangtua tidak mengizinkan anak ke sekolah. Bagi orangtua yang belum bisa mengizinkan anak ke sekolah, maka sekolah akan mengirimkan modul pembelajaran.

Terkait kemungkinan ada skema ganjil genap nomor absen untuk anak-anak saat kembali bersekolah, mungkin saja dilakukan. Namun, tetap harus ada izin orangtua.

Skema ganjil genap bisa saja dilakukan, namun kami juga memerlukan izin orangtua untuk kehadiran anaknya di sekolah. Untuk itu, ke depannya sekolah akan memberikan form terkait izin orangtua saat sekolah sudah mulai dibuka kembali. Sebagai penutup, sekali lagi mengingatkan bahwa Pandemi Covid 19 membawa “wahyu perubahan” yang menuntut revolusi mental semua manusia di muka bumi, khususnya bangsa Indonesia, lebih khsusus lagi pemangku kepentingan pendidikan.

Adalah kurang normal jika new normal dikelola secara old normal. Hanya saja, Siapkah?, Maukah?, Mampukah?, dan  Ikhlaskah? Kita semua yang harus menjawabnya.

Penulis: Nur AiniFakultas Ekonomi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ekonomi Pembangunan