Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akhir mengelola secara penuh Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). Hal itu setelah pihak pengembang menyerahkan pengelolaan secara resmi diruang rapat Parameswara Jumat (4/12/2020).

Hal itu kembali diprakarsai oleh pihak KPK RI hari ini melalui Koordinator Wilayah Sumbagsel, Asep Rahmat Suwardha.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, mengapresiasi terhadap semua pihak terkait penyerahan Fasos dan Fasum dari pengembang yang sudah terealisasi dengan jangka waktu yang baru satu setengah bulan.

“Saya kira sudah melebihi dari target kita tentukan. Jadi kami berharap setelah adanya kesepakatan baik pengembang maupun kita tadi, tentu kedepannya dapat bekerja secara lebih maksimal,” kata Harnojoyo.

Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan, saat ini pihaknya telah menerima 122 berkas, dengan total berkas yang lolos verifikasi adminitrasi sebanyak 54 berkas.

“Luas lahannya kurang lebih 633.590 Ha dengan nilai PSU sesuai NJOP setempat sebesar 344 miliar,”katanya

Selanjutnya Koordinator KPK Wilayah Sumbagsel, Asep Rahmat Suwardha mengatakan, berharap di tahun 2021 sebagian besar bahkan seluruhnya dapat segera terselesaikan.

“Karena setiap asosiasi itu kan ada anggotanya, dan setiap pengembang itu ada asosiasi. Dan REI tadi juga sudah komitmen untuk membantu secara hukum,” ujar Asep.

Menurutnya setelah verifikasi dan pengembang siap menyerahkan, kemudian tahap selanjutnya adalah proses adminitrasi.Hal itu merupakan respon positif diberikan dari pengembang perumahan, meski jumlah tersebut baru 10 persen dari total seluruh pengembang perumahan yang ada di Palembang.

Sementara itu juga, Kepala Dinas Pera KP Palembang Affan Prapanca Mahali mengatakan, terkait dengan serah terima PSU ini, seharusnya pihak pengembang wajib melakukan penyerahan aset, setelah dua tahun perumahan selesai pembangunan.

“Merujuk aturan yang ada 2 tahun perumahan selesai, sudah mengajukan penyerahan asset, tapi untuk memastikan ini berjalan kita akan buat SOP, kedepan sesuai aturan Permengadri, Perda, saat ini kita telah melakukan revisi,” ujarnya.

Pemerintah kata Affan, berupaya untuk terus mensosialiasikan aturan ini kepada pihak pengembang agar untuk melakukan serah terima aset yang dibangun ke Pemkot Palembang.

“Selama ini sudah berjalan tapi kurang optimal perlu upaya sosialisai himbauan secara terus menerus, dan dipastikan aset terserah terimakan dengan baik, pihak pengembang ke Pemkot melalu tahapan sesuai aturan sehingga terjadi transfer kepemilikan ke Pemkot Palembang,”pungkasnya