Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji

Detak-Palembang.com PALEMBANG- Gelombang aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) mulai meluas. Demo juga sempat terjadi di Kota Palembang dikabarkan dari kalangan mahasiswa.

Bagaimana tanggapan Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji, terkait maraknya demo RUU Cipta Kerja tersebut! Apakah aksi demo di Kota Palembang diberikan izin?

“Pada prinsipnya dalam kondisi pandemi seperti ini sekumpulan orang apapun kegiatannya. Tentunya diatur dalam aturan yang ada khusus di Kota Palembang sudah dalam Peraturan Walikota (Perwali) diimbau tidak melakukan kerumunan dan sebagainya. Bukan hanya unjuk rasa acara pernikahan pun beberapa hari lalu kami melakukan tindakan tegas memanggil dan menyita alat-alatnya,”kata Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji saat dibincangi di Lobby Mapolrestabes Palembang Selasa,(6/10).

Ditanyakan lagi terkait akan adanya isu pada tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober akan ada demo massa yang dilakukan dari serikat buruh. Apakah tindakan dari Polrestabes Palembang terkait semisalnya aksi-aksi serupa akan terjadi lagi.

“Imbauan-imbauan tetap kami lakukan. Lalu kemudian sesuai dengan aturan tentunya akan kami bubarkan,”tegasnya.

Sebelum aksi penolakan RUU Ciptaker di Kota Palembang terjadi di simpang lima DPRD Sumsel Senin,(5/10) pukul 20.35 WIB. Berdasarkan informasi massa aksi dari kelompok mahasiswa dengan menggunakan kendaraan bermotor. Alhasil kepolisian melakukan tindakan mengamankan delapan motor dikarena tidak memilih kelengkapan berkendara.

Anom menuturkan terkait hal itu pihaknya melakukan tindaka tegas baik secara persuasif dan mengamankan kendaraan para pendemo.

“Semalem sekitar pukul 20.35 terjadi perkumpulan masyarakat mengatas namakan mahasiswa.Pukul itu bukan waktu untuk menyampaikan pendapat. Kami tegas mengimbau kepada mereka dan membubarkan. Langkah kami lakukan secara persuasif, sampai melakukan penindakan ada yang bonceng tiga ada tidak memiliki SIM dan STNK,”ujarnya