Detak-palembang.com – Opini, Harap dan cemas menyelimuti publik menjelang penetapan calon kepala dan wakil kepala daerah di 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dengan jumlah total 270 daerah seluruh Indonesia tahun 2020. Berharap agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan segala tahapan yang telah disusun pihak penyelenggara dapat berjalan lancar, dan cemas karena penyelenggaraan pilkada di bawah bayang-bayang wabah corona virus disease 2019 (covid-19).

Tahapan pilkada tahun 2020 yang sempat terhenti lebih kurang tiga bulan akibat covid-19. Kini, gugatan untuk ditunda kembali disuarakan, mengingat semakin tingginya angka positif corona denga rata-rata terpapar lebih kurang dua ribu orang perhari. Penyebarannya yang masif tidak terbendung dan tanpa pandang bulu, sampai mensasar banyak di antara peserta dan penyelenggara pemilu.

Dinamika menarik dalam perkembangan sejarah perpolitikan Indonesia, di mana pesta demokrasi dijalankan di tengah pandemi. Tidak kepalang tangung, pemerintahpun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang mengatur penundaan pemungutan suara 2020 akibat wabah virus corona.

Kurang jelas apa motif kegigihannya, yang jelas naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp. 9.9 triliun, tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan dampak pandemi bagi masyarakat daerah. Serta pengajuan tambahan anggaran oleh KPU sebesar Rp. 535,9 miliar di saat kondisi penyebaran wabah sangat memperihatinkan ditambah dengan ancaman resisi dikuartal ketiga, hanya menambah beban keuangan negara.

Dasar Hukum

Pemerintah bersama DPR bersepakat tetap menggelar pilkada pada 9 Desember 2020, keputusan ini dasarnya adalah nomenklatur Perppu disebutkan di atas yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang.

Setidaknya ada dua hal besar yang diatur melalui dua pasal tambahan. Pertama mengenai penundaan pemungutan suara pilkada 2020 akibat wabah covid-19. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni pasal 201A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara. Ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi covid-19 di tanah air.

Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun, dalam Ayat (3) diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Pasal kedua yang ditambahkan ialah di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan satu pasal,

Pasal tersebut yakni Pasal 122A. Ayat (1) pasal tersebut mengatakan bahwa penundaan pilkada 2020 dilakukan oleh KPU melalui keputusan KPU. Pelaksanaan pilkada lanjutan pasca penundaan pun menjadi wewenang KPU juga. Kemudian, pada Ayat (2) disebutkan bahwa penetapan penundaan tahapan pilkada dan penetapan pilkada lanjutan dilakukan atas persetujuan KPU bersama pemerintah dan DPR.

Salus Populi Sepreme Lex Esto, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, demikian berseloroh adigium hukum yang sering didengar. Dari itu menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi covid-19 bukanlah hal yang mudah, penuh resiko. Kalau sudah demikian rakyat dan daerahnya kembali akan dirugikan.

Karena konsekuensi terburuk yang diterima akibat keputusan pemerintah dapat berakibat fatal, yakni menambah klaster baru penyebaran covid-19 di Indonesia. Dengan itu, penyelenggaraan pilkada 2020 harus tertata kelola dengan baik dengan memperhatikan dua aspek sekaligus yaitu teknis kepemiluan di satu sisi dan ketaatan pada protokol covid-19 pada sisi lainnya.

Menjaga Demokrasi

            Merunut berbagai sudut pandang dari nampak gigihnya pihak penyelenggara bersama pemerintah dan DPR menyelenggarakan pilkada di musim pandemi ini. Dimafhumi demikian karena memperhatikan beberapa hal, pertama ialah right to vote dan right to be elected/candidate, menyangkut hak memilih dan hak untuk dipilih yang dijamin konstitusi, concern dalam periode pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota).

Kedua adalah soal tata kelola anggaran, jika pilkada ditunda melewati tahun 2021 maka anggaran yang cair tahun 2020 akan percuma karena melewati tahun anggaran. Kemudian yang ketiga ialah apabila pilkada dihentikan dengan alasan pandemi, maka tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Jika proses pilkada tidak dilangsungkan, maka hal tersebut akan membawa permasalahan konstitusional di kemudian hari. 

Karena kendatipun diberikan pelaksana tugas tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal karena menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelaksana tugas dibatasi wewenang dan tindakannya.

Mempertimbangkan landasan teori dimaksud. Demi demokrasi, pilkada tahun 2020 tidak boleh berhenti karena pandemi. Dengan catatan bahwa pelaksanaan pilkada harus menjaga stabilitas demokrasi dengan mematuhi segala protokol covid-19.

Protokol Kesehatan

Karena pilkada di Indonesia tidak mengenal daring, melalui internet apalagi melaui media pos, maka prinsip electoral distancing meski diterapkan secara tegas. Segala macam yang dapat membawa atau berpindahnya virus, harus dicegah sedini mungkin. Tata caranya harus disosialisasikan kepada seluruh peserta dan penyelenggara pilkada serta masyarakat pemilih

Pilkada adalah pestanya demokrasi, pasti mengundang banyak elemen yang memancing berkumpulnya banyak orang,  tidak hanya pada hari pemungutan suara, tetapi juga dari penetapan calon sampai pada masa kampanye dan penetapan hasil. Maka menjaga jarak dan mencegah kontaminasi objek oleh orang yang terinfeksi, sanitasi tangan, pemakaian masker, dan alat pelindung diri (APD), harus menjadi bagian penting dari tata cara selama pilkada berlangsung, dan harus dijadikan materi yang wajib dipedomani stakeholder pilkada dan masyarakat pemilih.

Memasuki tahapan penetapan dan nomor calon pada satu dan dua hari ke depan,  harus diwaspadai sebagai titik awal yang rawan risiko penyebaran virus corona. Perlu komitmen bersama yang kuat menjaga demokrasi tanpa harus ada lagi korban keganasan virus pandemi, maka penerapan protokol kesehatan harus menjadi bagian dari kode etik, dibuatkan regulasinya, dan ketua satuan tugas penanganan covid-19 dimasing-masing wilayah wajib memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Memang, penyelenggaraan pilkada di masa covid-19 tidak akan bisa sempurna, seperti rendahnya partispasi pemilih dan paraktek jual beli suara, money politics, dsb. Tetapi, selama dua bulan ke depan, menjelang hari pemilihan, semua pemangku kepentingan kembali lagi harus berkomitmen untuk mengikuti proses pilkada dengan kompetisi yang sehat, agar demokrasi kuat dalam melawan pandemi global.

Sekali lagi, ketua satgas harus tegas, wajib menghajar bagi yang melanggar protokol kesehatan. Jika tidak,  pilkada 2020 lebih baik ditunda saja.

Oleh : Prasetyo Nugrah