Oleh: Muthmainnah Kurdi(Pegiat Opini ) detak-palembang.com – Jakarta  Ironi, kisruh PPDB zonasi kembali terjadi. Di DKI Jakarta sejumlah orang tua calon murid melakukan protes, tersebab kebijakan PPDB dianggap merugikan anak mereka, karena lebih mempertimbangkan faktor usia ketimbang jarak maupun prestasi. Protes pun  terjadi lantaran tahun lalu tidak demikian.
Polemik PPDB jalur zonasi, utamanya yang terjadi di DKI menuai protes lantaran bukan saja tidak adil. Namun, juga telah berdampak buruk terhadap jiwa anak. Sebagaimana dikatakan oleh wakil relawan PPDB Jakarta, Husein Imran. Dia mengatakan bahwa banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya stres. Ada anak yang sakit, berhalusinasi, membentur-benturkan diri ke tembok dan ada juga yang kabur (medcomid, 05/07).
Jalur prestasi yang menjadi alternatif juga tidak serta merta memberi jaminan bagi anak berprestasi untuk bisa diterima di sekolah pilihan lantaran minimnya kuota. Solusi akhirnya terpaksa memilih sekolah swasta, tentu dengan resiko biaya yang tidak murah.
Sengkarut PPDB zonasi tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, berbagai keluhan datang dari daerah. Utamanya terkait moda pendaftaran daring. Dari minimnya akses internet, persoalan akun, tak mendapatkan verifikasi dari sekolah dan lainnya juga terkait aturan zonasi. Hal ni menjadi penyebab para orang tua terpaksa datang ke sekolah di tengah masih tingginya angka kasus covid-19.  
Problematika juga muncul dari pihak sekolah, keluhannya masih seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu masih ditemuinya kecurangan administrasi, seperti pemalsuan surat keterangan tak mampu, kartu keluarga ganda, surat rekomendasi sakti dari pihak tertentu, minimnya kualitas akses internet yang menyebabkan pengumuman hasil tes PPDB bermasalah dan kasus lainnya. 
Polemik  yang Berulang
Polemik PPDB zonasi selalu berulang sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2017 lalu. Baik itu di perkotaan maupun di daerah. Dan saat ini beban itu dirasakan masyarakat makin berat di tengah besarnya dampak pandemi covid-19.
Mencermati kisruh PPDB zonasi yang terus berulang, tentu ini erat kaitannya dengan sistem yang berlaku. Menjadi keniscayaan, bahwa sistem demokrasi mengelola kepengurusan rakyatnya berbasis untung rugi, atau dikenal dengan istilah Reinventing Government. Negara menjual rakyat membeli, tidak ada pelayanan terhadap rakyatnya. .
Maka wajar berdiri sekolah-sekolah swasta sebagai respons kebijakan sistem itu. Kelonggaran pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, menunjukkan negara hanya berfungsi sebagai regulator bukan operator. Seharusnya, negaralah yang berkewajiban menyediakan seluruh fasilitas pendidikan yang bermutu juga murah.
Berdirinya sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, mengurangi peran negara sebagai operator pelayan rakyat. Karena berbiaya mandiri, maka sekolah swasta dipastikan berbiaya tinggi. Hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Padahal kewajiban negara lah  menyediakan sekolah-sekolah yang bermutu, murah biaya dan mudah diakses oleh semua kalangan. 
Kesan negara tidak bertanggung jawab begitu kelihatan. Pada situasi ini pemilik modal besarlah (kapitalis) yang mengambil alih kebijakan negara sebagai operator pelayan rakyat, sayangnya tabiat kapitalis adalah hanya meraup untung besar dengan modal sekecil-kecilnya, dan menafikan nilai empati. Akibatnya sekolah swasta berkualitas sulit dijangkau semua lapisan masyarakat karena mahal. 
Pendidikan dalam Islam 
Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang krusial, karena erat kaitannya dengan keberlangsungan dakwah Islam. Rasulullah mengaitkan iman dengan pendidikan (ilmu). Karenanya, negara tampil langsung dalam proses tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu, negara mendirikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman umat terhadap agama, sains dan teknologi. Semua diberikan secara gratis.
Karena negara bertanggung penuh dalam menyediakan kebutuhan pendidikan, maka kepala negara dalam sistem Islam (Khalifah), hadir sebagai pelaksana (operator), yang melayani rakyat dalam pelayanan pendidikan. Sebagaimana peran pemimpin dalam Islam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR. al-Bukhari).
Sebagai operator (pelaksana tanggung jawab), negara memastikan rakyatnya mendapatkan layanan pendidikan yang mudah. Karena birokrasi negara (Khilafah) berpegang  kepada tiga prinsip: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan dan profesionalitas orang yang mengurusi. Tentu saja dengan prinsip ini akan meminimalisir kekisruhan dalam pendaftaran sekolah. 
Prinsip birokrasi negara Khilafah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“Sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan Ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (melaksanakan qishas) maka lakukanlah pembunuhan itu secara ihsan (baik/sempurna). Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu secara ihsan.” (HR. Muslim dari Sa’ad bin Aus). 
Kerumitan sistem zonasi tidak ada dalam negara dengan sistem Islam (Khilafah), karena negara telah banyak mendirikan berbagai lembaga pendidikan berkualitas, sehingga semua warga negara bisa memilih dan mendapatkan jalur pendidikan sesuai bakat minatnya, secara gratis. 
Sistem negara dalam Islam (Khilafah), mendasari kepengurusan rakyatnya dengan basis keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kapan dan di mana saja ada problem umat, negara segera hadir sebagai pemberi solusi. Karena Islam adalah agama sekaligus ideologi yang ajarannya komprehensif (lengkap). Mengatur detail hidup manusia, dari masuk WC hingga masuk surga, dari bangun tidur hingga bangun negara.
Pun pendidikan, adalah salah satu bagian terpenting yang menjadi kebutuhan dasar rakyat,  sudah pasti dikedepankan kepengurusannya. Terlebih lagi pendidikan merupakan jalan menyampaikan opini kebenaran kejayaan Islam.
Walhasil, semua warga akan memperoleh akses pendidikan dengan mudah tanpa dipusingkan dengan sengkarut PPDB zonasi atau semacamnya, kemudian akan didapati output yang beriman, menguasai ilmu (cerdas) dan berkepribadian Islam, yang siap memantikkan bangkitnya  peradaban Islam.
Jika demikian kegemilangan Islam akan kembali dan keberkahan niscaya Allah SWT limpahkan dari langit dan bumi. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT yang artinya: 
 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(TQS. Al-A’Raf (7): 96). Wallahu a’lam.