Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Detak-Palembang.com JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Dewan Pers, agar segera memproses secara hukum, Serta memidanakan pelaku pemalsuan sertifikat Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Kasus ini terjadi beberapa waktu lalu, yang mencatut nama Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat serta mantan Ketua Dewan Pers Stenly Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Sekjen Mirza Zulhadi mengatakan, Perbuatan pemalsuan sertifikat UKW ini merupakan tindak pidana dan tidak boleh didiamkan.

“Dewan Pers sebagai lembaga yang sah secara hukum mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan. Diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini,” katanya, usai rapat pleno Pengurus PWI Pusat, di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lt 4, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2020).

Dalam sertifikat itu, jelas Atal, sangat jelas terlihat palsunya. Seperti tertera yang bertanda tangan Ketua Dewan Pers Pak Adi Prasetyo.

Padahal sejak tanggal 21 Mei 2019, Ketua Dewan Persnya sudah dipimpin oleh Pak Prof. M. Nuh, dan bukan Adi Prasetyo lagi.

“Kami juga tidak pernah menandatangani sertifikat yang dimaksud,” tambah Atal S Depari.

Atal juga menjelaskan, hingga saat ini baik PWI Pusat dan PWI daerah tidak pernah menyelenggarakan UKW secara virtual.

Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan, untuk dilakukan secara virtual atau online.

“Jadi kami imbau juga kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, baik pusat dan daerah,” ucapnya.

Jika mendapatkan adanya Informasi terkait UKW secara virtual yang mengatasnamakan PWI, lanjutnya, sebaiknya dikonfirmasi dulu ke Pengurus PWI Pusat atau PWI daerah.

“Atau bisa juga di konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku, mendukung langkah PWI yang disebut dalam kasus sertifikat UKW Palsu.

Merwka juga sudah mempelajari sertifikat UKW palsu tersebut.

Bahkan pihaknya juga sudah mengklarifikasi ke mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo dan Pak Adi, tidak pernah menanda tangani sertifikat UKW palsu itu.

“Dewan Pers juga sudah megeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers M.Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020. Tentang UKW Online itu adalah kegiatan ilegal. Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW Online,” ujarnua.

Dewan Pers juga menegaskan, sesuai kesepakatan DP dengan konstituennya yang telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018.

Yaitu tentang standar kompetensi wartawan bahwa UKW dilakukan secara langsung tatap muka dengan penguji dan wartawan sebagai peserta uji.