Peserta BPJS Kesehatan cabang Palembang saat mendaftarkan kepesertaannya (Inge / Detak-Palembang.com)

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Kebijakan rumah sakit untuk mewajibkan para pengunjung rumah sakit untuk melakukan Rapid Test, akhirnya direspon oleh BPJS Kesehatan cabang Palembang.

Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang M Icwansyah, pihaknya sudah membahas persoalan wajib rapid test bagi pengunjung rumah sakit ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI).

“Komitmen kita tidak seperti itu. Bahkan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) pusat mengharapkan, (managemen) rumah sakit tidak meminta ung rapid test. Kemarin kita bahas dengan dinkes, tolong ini dipikirkan,” katanya, Jumat (12/6/2020).

Diakuinya, saat pandemi Corona Covid-19 jumlah kunjungan di rumah sakit berkurang 50.

Rumah sakit juga perlu siapkan ruang isolasi, ketersediaan APD dan lainnya.

Namun, rumah sakit yng melayani pasien Corona Covid-19, juga dibantu pemerintah untuk menangani pasien Covid.

Apalagi, unit cost untuk menangani 1 orang pasien Corona Covid-19 didanai 10 kali lipat dari pasien rawat inap biasa.

“Rata-rata unit cost rawat inap di (rumah sakit) Palembang kelas B Rp6 juta. Tapi untuk (pasien) Covid-19 bisa rata-ratanya 10 kali lipat per orang. Harusnya bisa hitung-hitungan dari situ,” katanya.

Kendati dana bantuan pemerintah bukan dibayarkan melalui BPJS Kesehatan, namun pihaknya melakukan verifikasi dan menyerahkan laporannya ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

BPJS Kesehatan Cabang Palembang juga akan melayangkan surat konfirmasi, agar pihak rumah sakit harus mengikuti komitmen yang sudah disetujui bersama.

“Saya akan berikan surat konfirmasi, dalam tanda kutip menegur atau mengingatkan. Bahwa mereka harus mengikuti itu. Kita juga sudah sampaikan dengan petugas rumah sakit,” ujarnya.

Di Kota Palembang sendiri, ada beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta yang sudah melayani pasien Corona Covid-19. Seperti Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang dan RS Siloam Palembang.