Tim Gugus Tugas memutuskan memilih penegakan disiplin protokol kesehatan disingkat PDPK

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Setelah selesai menerapkan PSBB jilid II, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Penegak Disiplin Protokol Kesehatan disingkat PDPK. Hal itu bertujuan mengubah zona orange menjadi kuning hingga hijau agar menuju ke new normal.

Pada hari Rabu, (17/6) telah di tetapkan penerapan pola PDPK berdasarkan hasil keputusan rapat Tim gugus tugas COVID-19 dilaksanakan di rumah dinas walikota.

“Tadi kita telah rapat dan telah mengambil kesimpulan PSBB tahap II berakhir tidak akan kita teruskan ke PSBB lainnya. Lalu kami putuskan untuk menghadapi pandemi kita menerapkan penegakan disiplin protokol kesehatan (PDPK) berdasarkan keputusan kami tim gugus tugas,”kata Wali Kota Palembang Harnojoyo Rabu,(17/6)

Dilanjutkannya pihaknya tengah gencar ingin sesegera mungkin memasuki fase new normal. Kendati Kota Palembang harus merubah zona dari orange, kuning dan hijau barulah new normal bisa diterapkan.

“Penegakan disiplin protokol kesehatan adalah ajang untuk menuju new normal. Saya harap masyarakat semua bergotong royong bersama tim gugus tugas untuk membantu menuju new normal,”ucapnya

Nah saat ditanya seperti apa konsep PDPK? Tentunya terkait batasan-batasan masyarakat agar menekan untuk penyebaran COVID-19 hingga dinilai mampu menjadi ultimum remedium, (senjata pamungkas) untuk menuntaskan misi menunju new normal.

Namun orang nomor satu di Kota Palembang ini, tidak menjabarkan konsep apa yang digunakan saat menerapkan PDPK. Dia menyebutkan hingga sekarang PDPK belum menentukan batasan seperti jam berapa toko swalayan buka dan sebagainya.

Harnojoyo hanya menjawab penegakan disiplin akan ditegakkan apabila tiba-tiba tingkat COVID-19 naik. Kondisi tersebut sepertinya justru membuat konsep sosialisasi new normal kepada warga Palembang. Lantaran hanya menekankan penerapan disiplin protokol kesehatan saja kepada masyarakat, tanpa adanya batas seperti PSBB jilid I dan PSBB jilid II.

“Tidak ada batasan soal model transportasi kita ikut arahan pusat saja kalau belum di cabut masih kita terapkan. Untuk penegakan kita lihat jumlah COVID-19 kalau sangat mengkhawatirkan kita segera melakukan tindakan. Meskipun kita tidak menggunakan PSBB lagi saya juga belum membubarkan tim gugus tugas. Artinya tim gugus tugas mereka yang akan mengontrolnya,”paparnya