Oleh : Desliyana, A.Md — (Aktivis Muslimah Ideologis)

Detak-Palembang.com – Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara  non-pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman atau utang, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan.

Dikutip dari laman Wikipedia bahwasanya utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. 
Utang yang dilakukan dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. 

Utang luar negeri bagi negara dengan sistem kapitalis-sekuler merupakan sumber pendapatan utama disamping pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. 

Seperti dilansir dari Asiatoday.id (15/6/2020) bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD 400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD 192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD 207,8 miliar. Pembengkakan utang tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), dan penerbitan Global Bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah covid-19.

Penambahan utang luar negeri yang dilakukan sejatinya akan menambah beban rakyat. Sebab salah satu sumber utama pemerintah untuk membayar utang berasal dari pendapatan pajak dan ini tentunya akan dibebankan kembali kepada rakyat. Selain itu juga pemberian utang luar negeri dari negara kreditor tidak akan terlepas dari upaya negara tersebut untuk mendominasi ekonomi serta politik di negara debitur. Ini tidak akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan melainkan akan memberikan warisan kemiskinan dan kesengsaraan.

Lebih dari pada itu, ketika suatu negara tidak mampu membayar utang-utangnya secara penuh maka negara tersebut akan mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Pertama, kehilangan kepercayaan dari investor. Hal ini akan menyebabkan kekacauan pada pasar saham karena para investor akan menarik semua dana yang telah diinvestasikan.

Kedua, resiko kebangkrutan pada lembaga-lembaga keuangan. Jika negara gagal melunasi utang-utangnya maka dana masyarakat yang telah dipergunakan terancam tidak dapat dikembalikan. Kondisi seperti ini akan memberikan ancaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan  menyelamatkan aset mereka dan menarik semua dana yang ada. Hal ini akan menyebabkan kebangkrutan pada lembaga keuangan. 

Ketiga, terhentinya program jaminan sosial masyarakat. Ini disebabkan negara tidak lagi mendapatkan pinjaman dari negara kreditor sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dan akan berimbas pada penghentian jaminan sosial pada sektor pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik.

Keempat, perekonomian akan terpuruk. Kekacauan keuangan negara memberikan dampak yang sangat berarti pada kelangsungan bisnis, di mana para pelaku bisnis tidak dapat menjalankan operasional usahanya yang akan berujung pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Ini akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, bisnis yang tidak berjalan akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan kegiatan ekspor-impor serta mempengaruhi nilai mata uang.

Kelima, keamanan negara menjadi tidak stabil. Ketidakpastian ekonomi disebabkan negara gagal membayar utang-utangnya akan memaksa negara untuk melakukan penghematan. Ini akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini akan memicu masyarakat melakukan tindakan kriminal, kekerasan serta kerusuhan. Serta memicu sifat oportunis yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi seperti tindakan korupsi.

Selain resiko dari gagal bayar tersebut. ULN merupakan utang yang memiliki bunga tinggi yang harus dibayar setiap tahunnya. Jika tidak, ULN akan semakin menumpuk. Hal ini bisa membawa negara kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan di sektor ekonomi, politik bahkan pertahanan dan keamanan. Kebijakan Negara berpotensi semakin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat karena dikendalikan oleh kepentingan negara atau institusi keuangan pemberi modal.

Dalam pandangan syariat Islam, ULN yang dilakukan oleh negara dengan sistem kapitalis-sekuler adalah haram. Mengapa? Karena ULN tersebut adalah utang ribawi. Negara debitor harus membayar sejumlah bunga pinjaman dan memiliki syarat-syarat tertentu dari negara kreditor atau institusi keuangan internasional. 

Allah SWT berfirman:

….وَاَ حَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ …

“…Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…”
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Lalu bagaimana Islam mengatur pembiayaan dalam sebuah negara? 

Islam mengatur sumber pendapatan negara untuk digunakan sebagai pendanaan kegiatan operasional. Ada beberapa jenis pungutan yang dilakukan oleh negara. Namun pungutan tersebut hanya diperuntukkan kepada warga negara yang mampu saja, tidak dilakukan sistem ‘pukul rata’ seperti negara yang menerapkan sistem kapitalis-sekuler. Pungutan yang dilakukan Negara Islam kepada warganya adalah Jizyah, yaitu pungutan terhadap warga negara laki-laki dewasa non-Muslim yang mampu membayar. ‘Usyur, yaitu pungutan yang diambil dari tanah ‘usyriyah (wilayah yang masuk ke Negara Islam tanpa melalui penaklukan). Kharaj, yaitu pungutan yang diambil dari tanah yang masuk menjadi bagian Negara Islam melalui penaklukan.

Selain pungutan tersebut, ada beberapa sumber pendapatan negara lain nya seperti fa’i, ghanimah, Khumus dan sebagainya. Pada kasus dimana sumber pendapatan negara atau pun pungutan-pungutan tersebut tidak mampu mendanai semua kegiatan operasional negara maka Islam memperbolehkan negara berutang. Namun utang dilakukan hanya dengan meminjam kepada warga negara yang kaya saja. Utang luar negeri dengan negara kafir yang menghasilkan utang ribawi maka tidak boleh dilakukan. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan negara. Sehingga kedaulatan negara tidak mampu digoyahkan oleh negara lainnya.

Wallahu ‘alam Bish Shawab