Para jemaah haji di tanah suci

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Pemerintah pusat memutuskan untuk tidak memberangkatkan para jemaah hajiz pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah, di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Alfajri Zabidi melalui Kasubbag Humas Saefudin menjelaskan, keputusan ini berdasarkan keputusan Menteri Agama (Menag), dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah haji.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” katanya, Selasa (2/6/2020).

Menurut Saefudin, Kemenag telah melakukan kajian literatur, serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji.

Dari fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Pada tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi.

Lalu di tahun 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah.

Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni 2020. Untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan,” ucapnya.

Padahal akses layanan dari Saudi hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan mulai dibuka.

Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah.

“Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” ujarnya.

Pembatalan keberangkatan jemaah ini, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI).

Baik yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, maupun yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

Jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini, lanjutnya akan menjadi jemaah haji 1442 Hijriah.

Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah, oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 Hijriah. Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” katanya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal.

Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan.

KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hinriah, akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” katanya.