Oleh: Hani Handayani, Amd 

(Aktivis Penulis Ideologis) 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode (2009-2014) telah mengeluarkan empat pilar MPR di mana Pancasila adalah salah satu pilarnya. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  54 Tahun 2017, Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila. Kemudian melalui Peraturan Presiden No.7 tahun 2018, Presiden Jokowi membentuk Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan DPR RI tidak mau ketinggalan, DPR RI menyampaikan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi inisiatif dalam rapat paripurna pada 12 Mei lalu, yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 -2024 (republika.co.id).  RUU ini mendapat persetujuan dari fraksi yang ada di DPR seperti, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.

Haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dikutip dari (wartaekonomi.co.id)

Polemik yang terjadi karena draf RUU ini membuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya, yakni Pasal 7 dalam ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosial-nasionalisme, sosial-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2) terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong.

Isi dari pasal-pasal yang disebutkan diatas yang menjadi perbincangan publik karena adanya berbagai tudingan biasa membangkitkan komunisme dimana pasal-pasal tersebut masih normatif dan multitafsir. Dengan adanya konsep Trisila dan Ekasila yang membiaskan makna Pancasila.   Juga dijumpai dalam pasal-pasal RUU ini ada keinginan mengatur berbagai isu,  dari ekspor, impor, telekomunikasi, pers,  media,  demokrasi, riset hingga persoalan teknologi. Tidak hanya itu RUU ini di sinyalir hanya untuk memperkuat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah ada. Yang diketahu bahwa BPIP ini sering membenturkan permasalahan yang terjadi di negara ini dengan Pancasila. 

Bila kita mencermati nampak  jelas RUU HIP ini memiliki kepentingan untuk menggeser keyakinan terhadap ketuhanan yang tertera dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam peran kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini diketahu bahwa bangsa ini sering membawa agama ketika berpolitik hingga membuat elit pemerintah ingin melepaskan kesan “Ketuhanan’ ini di tengah masyarakat. Pancasila yang di gaungkan sebagai ideologi bangsa ini ternyata masih menjadi pertimbangan elit untuk merubahnya.

Ketika masyarakat mengetahui bahwa RUU ini sudah disahkan oleh anggota DPR dan akan diserahkan kepada Presiden, maka mulai terjadi penolakan dari berbagai elemen baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, Muhammadiyah kalangan TNI dan masyarakat yang peduli terhadap bangsa ini. Kecurigaan masyarakat muncul terhadap RUU HIP ini bisa digunakan untuk kepentingan menyusupkan kaum komunis atau PKI yang telah dilarang, sesuai ketetapan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI sebagai konsideran. Yang akan membahayakan tatanan kehidupan bangsa dan negara ini.

Ditengah derasnya penolakan dari berbagai kalangan akhirnya pemerintah secara resmi menunda pembahasan RUU HIP ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’rug Amin bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui konferensi pers yang digelar secara daring, (16/6/2020).

Penolakan ini tak lepas dari kesadaran masyarakat bahwa DPR ingin “memaksakan kehendaknya” agar negara ikut aktif dalam perpolitikan yang bersifat tendensius sehingga bisa mengimplementasikan pancasila secara “suka-suka”. Ini bisa kita lihat ketika negara ini berusaha menjaga ideologi pancasila dengan berbagai alasan yang kadang berbenturan dengan hukum yang telah ada. Sebut saja pada saat pencabutan izin pendirian ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan membuat UU  ormas yang mengatur asas ormas dan larangannya, sehingga ormas ini bisa dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila. Contoh lain: menindak pelaku terorisme, menindak Kelompo Kriminal Bersenjata (KKB), mengangkat kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan sebagainya. 

Pancasila bukanlah sebuah Ideologi karena bila Pancasila dikatakan sebagai sebuah Ideologi, maka Pancasila akan mampu menyelesaikan pertanyaan darimana? mau berbuat apa? dan kemana setelah kehidupan di dunia?. Karen syarat sebuah ideologi dia mampu menyelesaikan pertanyaan tersebut. Kita bisa runut dari sila pertama Pancasila menjelaskan kita berasal dari Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kehidupan kita di dunia maka sila kedua sampai kelima yang menjelaskannya tapi, untuk pertanyaan mau kemana kita setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini Pancasila tidak mempunyai jawabannya.

Kalau kita mau memperhatikan maka di dunia ada tiga ideologi; pertama, Ideologi Kapitalisme. Kedua,  Ideologi Sosial Komunisme dan yang ketiga Ideologi Islam. Bagaimana mengetahui ketiga Ideologi tersebut, kita kan mengetahui bagaimana pemikiran dan metode yang digunakan Ideologi tersebut dalam mejalani kehidupan ini.

Seperti Ideologi kapitasme mereka mempunyai pemahaman bahwa segala sesuatu dinilai dengan materi dan metode yang mereka gunakan bagaimana mereka bisa mendapatkan materi sebasebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan urusan agama, karena bagi Ideologi ini agama tidak boleh  mencampuri urusan mereka. Berbeda lagi dengan Ideologi Sosial komunis yang berlandaskan segala sesuatu itu ada dengan sendirinya tanpa ada campur tangan sang pencipta. Jadi kehidupan mereka diatur oleh mereka sendiri.

Berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sekedar agama yang dipakai hanya untuk beribadah. Islam adalah sebuah ideologi yang memiliki pemikiran menyeluruh dalam setiap permasalahan dan mempunyai metode dalam penyelesaian permasalah dalam kehidupan, karena Ideologi Islam berasal dari Allah SWT yang menciptakan manusia yang maha mengetahui segala keterbatasan manusia dalam membuat hukum. Maka Allah telah menurunkan aturan-aturan bagi manusia melalui Al-Qur’an dan Rasulullah Saw.

Hanya dengan Islam persoalan negara dan bangsa ini dapat terselesaikan tanpa merugikan rakyatnya. Kesejahteraan dan keselamatan rakyat nya akan menjadi amanah yang akan dijaga pemimpin yang memegang teguh ideologi Islam, karena Islam bukan Ideologi yang “halu”, ini dapat dibuktikan ketika Ideologi Islam diterapkan selama 14 abad kejayaan umat Islam benar terbukti dari segala aspek kehidupan umat Islam menjadi umat yang terdepan di segala bidang kehidupan didunia dan menjadi mercusuar dunia.