Advokat Sumsel Abadi, yang merupakan Managing Partner Kantor Hukum ABADI & REKAN

Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Beredarnya Surat Edaran dari Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta, di berbagai media menarik perhatian Advokat di luar Jakarta khususnya Sumsel.

Surat Edaran No. 490/-079 tertanggal 5 Juni 2020, tentang Pengecualian Kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Menurut salah satu Advokat Sumsel Abadi, yang merupakan Managing Partner Kantor Hukum ABADI & REKAN mengatakan, bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap agar surat edaran harus direvisi segera. Dengan menegaskan bahwa advokat juga termasuk dikecualikan dari kewajiban pemilikan SIKM,” ucapnya, Sabtu (6/6/2020).

Dengan berpatokan pada SIKM, sehingga mengabaikan sistem ketatanegaraan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, advokat adalah penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum dan menjadi salah satu perangkat dalam proses peradilan. Terutama mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, dengan adanya SIKM, diprediksi akan mengurangi tatanan sistem hukum baik di luar maupun dalam peradilan di Indonesia.

“Karena kita dalam melaksanakan penerapan hukum yang berlakusebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat,” katanya.