Walikota Palembang H.Harnojoyo, Senin (18/5) saat rapat bersama penerapan PSBB diruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang.

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah kota (Pemkot) Palembang menyatakan telah siap untuk berstatus PSBB penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu setelah draf rancangan peraturan walikota (perwali) telah dirampungkan.

Kendati demikian Perwali masih dalam proses pengkajian Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat. Namun Palembang telah menyatakan siap PSBB sesuai jadwal dibelakukan H+2 setelah lebaran.

“Saya tegaskan jika PSBB ini hanya pembatasan saja bukan mematikan semua sektor,” tegas Walikota Palembang H.Harnojoyo, Senin (18/5) usai rapat bersama penerapan PSBB diruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang.

Harnojoyo mengatakan, jauh sebelum adanya keputusan penerapan PSBB, Kota Palembang telah mensosialisasikan apa itu pembatasan social dengan intruksi Walikota Palembang, salah satunya wajib masker yang wajib dipatuhi seluruh warga.

“Work From Home (WFH), belajar dari rumah, sosialisasi sosial distracting, semua telah kita terapkan, termasuk pembagian sembako secara bertahap,”jelas Harnojoyo.

Nah, nantinya, jika PSBB diterapkan akan diberlakukan sangsi bagi warga yang tidak mengindahkan PSBB itu nantinya.

Dalam perwali itu juga, akan diatur jam operasional, baik pasar, mall dan tempat tempat tertentu, dan wajib dtaati.

“Terkait Mall, rumah makan, maupun pasar, akan tetap buka seperti biasa, hanya saja dibatasi 5 jam dalam beroprasional,”jelasnya.

Draf Perwali jelas Harnojoyo, telah dirampungkan tinggal kita menunggu persetujuan dari Gubernur, untuk disahkan.

“Sore ini, kita serahkan draf Perwali terkait PSBB ke Pemprov, untuk dikaji setelah itu baru kita sahkan,”jelasnya.

Dilain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Asmadi menerangkan, dalam pemberlakuan PSBB ini nanti, secara tegas membubarkan kerumunan massa.

“Hukuman pertama mungkin kita edukasi, tapi bila terulang kembali, makan kita beri hukuman hukum tegas, kita kategorikan tindak pidana ringan,”singkatnya.