Detak-Palembang.com, PALEMBANG – Sidang kasus dugaan suap yang menjerat mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani masih terus digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang setiap minggunya. Persidangan pun digelar secara online, di tengah wabah Corona Covid-19 ini.

Diungkapkan Pengacara Ahmad Yani Maqdir Ismail, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tanggal 2 September 2019, karena ada dugaan bahwa uang USD35,000 yang berasal dari Robi Okta Fahlevi.

Dana tersebut akan diserahkan oleh terdakwa Elfin MZ Muchtar, lalu diduga akan diberikan ke mantan Kapolda Sumsel Firli Bahuri, yang kini menjabat jadi Ketua KPK.

“Itu terungkap dari hasil penyadapan oleh KPK. Setelah membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), OTT tersebut dilakukan terkait pembicaraan Elfin dan Robi tentang paket-paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR),” ucapnya, Sabtu (2/5/2020).

Hal tersebut, lanjutnya, sudah direncanakan oleh Elfin agar 16 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim Sumsel, dimenangkan oleh kontraktor Robi.

Padahal pengumuman lelang belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim Sumsel.

Kejanggalan juga dirasakannya, karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek APBD-P/ABT TA 2019, baru ditandatangani Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi, pada bulan September 2019.

Dia pun meyakini bahwa itu semua adalah konspirasi antara Elfin dan Robi. Namun akhirnya
terbongkar karena hasil dari penyadapan oleh KPK.

“Kalau tidak terbongkar karena tersadap, konspirasi tersebut sudah pasti akan berlangsung mulus. Jadi tidak terbantahkan bahwa Elfin dan Robi, adalah sutradara bagi-bagi proyek di Dinas PUPR Muara Enim,” katanya.

Dia juga meyakini jika OTT KPK ke kliennya salah sasaran. Berdasarkan hasil penyadapan terhadap komunikasi antara Ahmad Yani dan Elfin pada hari Sabtu (31/8/2019), tidak ada pembicaraan apapun.

“Tidak ada isyarat atau kode-kode, yang mengarah kepada rencana pemberian uang sebesar USD35,000. Atau ekuivalen dengan nilai Rp500.000.000 kepada Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri pada saat itu,” katanya.