Pembongkaran tenda pos relawan terpadu APEDAS di Kabupaten OKI Sumsel (Dok. Humas APEDAS)

Detak-Palembang.com, OGAN KOMERING ILIR – Upaya penanganan dan pencegahan terhadap wabah Covid-19 yang dilakukan tim relawan pos terpadu di Desa Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), nampaknya mengalami kendala.

Pasalnya, perangkat tenda yang dijadikan posko oleh relawan ‘APEDAS’, terpaksa harus dibongkar oleh pemiliknya.

Karena dari tim relawan tak mampu membayar biaya sewa tenda. Bahkan hingga saat ini, masih menjadi jalan buntu untuk mencari biaya atau dana untuk sewa.

Akibatnya, aktivitas para relawan Covid-19 itu menjadi terkendala, karena belum ada tempat yang menjadi posko terpadu.

Sebelumnya, aktivitas relawan ini berjalan dengan baik. Bahkan untuk masalah kelengkapan APD para relawan, sudah dibantu oleh Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 yang juga kepala BPBD OKI Sumsel.

Bantuan tersebut dirasakan sangat membantu bagi para relawan dalam melakukan tugas kemanusian, dan mencegah penyebaran virus corona.

Pembongkaran tenda pos relawan terpadu APEDAS di Kabupaten OKI Sumsel (Dok. Humas APEDAS)

Ketua Relawan Pos Terpadu Fredy Kholidi menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali berbicara ihwal dana operasional, untuk sewa tenda tersebut kepada pihak kecamatan.

Namun sampai saat ini tidak mendapatkan reapon atau solusi.

“Kami kecewa dengan pihak Muspika Pedamaran, yang tak peduli keberadaan pos ini. Kita akan adakan rapat dengan anggota relawan, apakah kegiatan sosial ini harus di teruskan atau bubar,” ucapnya, Rabu (13/5/2020).

Sebelumnya, sudah ada pembicaraan dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Pedamaran.

Tapi dia tak memberikan kepastian terkait solusi itu.

“Sekcam gantung bahasanya, jadi tidak ada titik temu. Sementara Camat Pedamaran saat itu, sudah diberitahukan juga, tapi sama saja tidak ada kepastian, dan Camat yang belum bisa apa-apa mungkin masih baru menjabat di Pedamaran,” ucapnya.

Relawan APEDAS pun merasa khawatir. Sebab jumlah ODP semakin meningkat, sementara tindakan pemerintah terutama di Kecamatan Pedamaran hanya sebatas himbauan. Bahkan terkesan abai dalam pencegahan Covid-19.

“Tapi kami tetap akan berusaha berjuang semaksimal mungkin, karena dengan dibongkarnya tenda posko tersebut cukup memalukan,” ujarnya.

Rony Sarkoni, salah seorang pengamat sosial dan kebijakan publik menuturkan, terkait penanggulangan covid-19, ini merupakan tanggungjawab bersama.

Bahkan peran pemerintah di tiap wilayah lebih dominan. Masyarakat juga ikut berperan aktif misalnya sebagai relawan.

“Tentunya tidak lepas dari perhatian dari pemerintah setempat termasuk pemenuhan keperluan yang dapat dilakukan secara gotong-royong,” ungkapnya.

Untuk masalah biaya sewa tenda yang dialami oleh relawan Covid-19 di Pedamaran, yang tidak ada bantuan dari pemerintah setempat dan masyarakat sekitar, dinilainya meupakan kesadaran gotong-royong yang masih rendah.

“Ada yang patut dipertanyakan terkait alokasi anggaran Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 ini,” ucapnya.

Mengingat masalah anggaran Covid-19, pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota, telah menggelontorkan dana yang cukup besar.

“Berbagai pergeseran (Re-alokasi anggaran) yang dilakukan oleh pengambil kebijakan mulai dari Dana Desa (DD) sampai pada tiap OPD, guna penanggulangan covid 19 di wilayah masing-masing,” katanya.