KPK Melantik Deputi Penindakan, Deputi Penyelidikan dan Deputi Biro Hukum

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, penegakan korupsi di Indonesia harus terus di optimalkan.

Terlebih lagi KPK telah melantik deputi penindakan, deputi inda, direktur penyelidikan serta kepala biro hukum pada hari selasa 14 April 2020 tersebut adalah setingkat Eselon I dan II.

“Penegakan hukum harus pasti, adil, manfaat serta tidak gaduh. Saya juga berharap deputi yang kita lantik sesegera mungkin bisa memberikan karya kepada bangsa dan negara dalam mencegah dan memberantas korupsi,”ucap Firli saat di hubungi via telepon seluler Rabu,(15/4)

Dia juga menuturkan bahwasanya seluruh kinerja pejabat eselon I dan II yang baru dilantik akan dievaluasi secara periodik. Evaluasi kinerja akan dilakukan per triwulan hingga evaluasi tahunan. “Kinerja mereka juga kita evaluasi apakah berjalan baik nantinya. Hal itu dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana ketentuan undang-undang KPK,”ucapnya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat melantik Deputi

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri memahami harapan publik yang sangat tinggi agar KPK secara serius untuk terus melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi.

“Kami memastikan, KPK akan terus berupaya secara serius melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana dimanatkan oleh undang-undang nomor 30 tahun 2002, yang telah dua kali diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,”tegasnya

Bahwa pemberantasan menjadi penting, karena salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, jelasnya

“Begitupun tujuan dari keberadaan KPK, yang pada dasarnya juga mewujudkan tujuan negara melalui pemberantasan korupsi yang seirama dengan amanah alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 ” Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia karena Sesungguhnya Keselamatan Masyarakat adalah Hukum Yang Tertinggi.”ucapnya lagi

Terkait dengan hal tersebut, ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan kembali tugas pokok KPK yang dirumuskan dalam pasal 6 UU No. 19 tahun 2019, yang diantaranya ; tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

  • MISI KPK

Menguatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercataan publik ( pasal 6a).

Meningkatkan sinergitas pencegahan dan penindakan melalui koordinasi seluruh element terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ( pasal 6b).

Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi ( pasal 6c).

Mengefektifkan supervisi terhadap instansi yang berwenang, sertan melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi ( pasal 6d).

Mengootimalkan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi ( pasal 6e dan f). Serta mewujudkan transformasi organisasi, SDM, sistem informasi dan data berbasis digital, urai ketua KPK Firli Bahuri

  • STRATEGI KPK

Dapat mengoptimalisasikan pengembalian kerugian negara hasil TPK dan optimasilasi sistem pencegahan yang efektif serta penguatan monitoring sistem pengolahan administrasi juga enabler yang proaktif.