Detak-Palembang.com PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sepakat pelaksanaan Ujian Nasioal (UN) ditiadakan untuk melindungi siswa dari pandemi COVID-19. Nilai kumulatif rapor jadi opsi penentu kelulusan.

Melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020), Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020. 

“Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha,” kata Fadjroel.

Sementara itu pasca pengumuman meniadakan UN di Palembang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang, Ahmad Zulinto menyatakan, pihaknya akan segera membahas penyusunan formulasi penilaian kelulusan untuk sekolah tingkat SD-SMP.

“Kita setuju dengan kebijakan ini, kalau sebenarnya penilaian kelulusan itu tidak harus sama rata dengan standar nilai nasional. Tetapi mengingat nilai kelulusan tetap harus ada minimal di ijazah, kita akan lakukan penyusunan formulasi (nilai),” kata dia, Selasa (24/3).

Zulinto mengungkapkan, instansi pendidikan tetap harus memberi nilai dengan standar tertentu sesuai kemampuan siswa/siswi sekolah SD dan SMP.

“Untuk menentukan batas lulus, kita akan diskusi kurikulum dengan buat rumusan nilai, melibatkan dewan pendidikan, guru dan sekolah. Karena bagaimanapun namanya nilai tetap ada perhitungan,” ungkap dia.

Zulinto menuturkan, semua itu dilakukan setelah Disdik Palembang dan Sumsel menerima surat resmi dari Kemendikbud RI.

“Kalau sudah menerima surat, kita langsung menyampaikan ke publik Palembang. Sekarang tinggal koordinasi untuk membahas nilai setelah ada hitam di atas putih,” tutur dia.

Langkah selanjutnya, terang Zulinto, dengan melakukan diskusi melalui rapat internal yang melibatkan Wali Kota Palembang.

“Ini harus dibahas serius, karena urusannya demi kemampuan siswa itu sendiri. Apalagi keputusan ini juga sedikit mendadak akibat ada corona, yang tidak berpihak ke masyarakat. Jadi kita akan libatkan pak wali juga,,” ujar dia.

Sambil menunggu informasi terkait edaran resmi, Zulinto melanjutkan, pihaknya tetap mengimbau siswa SD dan SMP untuk melakukan kegiatan belajar di rumah melalui sistem daring.

“Kami minta dengan sangat kepastian anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu. Kalau ada perpanjangan waktu libur lebih dari tanggal 28 Maret pasti diumumkan, tetapi sekarang belum ada kebijakan baru,” tandas dia.