Detak-Palembang.com PALEMBANG – Tim gabungan dari Sat Pol PP Provinsi Sumsel, TNI dan Polri terus melakukan upaya memberantas perbuatan yang menjurus pada penyakit masyarakat (pekat). Razia dimaksudkan  guna menciptkan kondisi yang aman dan kondusif di  Sumsel. Terutama menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2020  yang sebentar lagi tiba.

Untuk menciptakan rasa aman dan kondusif wilayah, tim gabungan melakukan razia disejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat yang digunakan oknum masyarakat untuk berbuat maksiat. Diantaranya hotel,  penginapan, panti pijat dan sejumlah tempat hiburan malam.

Dalam razia yang digelar pada, Selasa (10/12) pukul 22.00 Wib hingga, Rabu (11/12) dini hari itu, aparat yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP Provinsi Sumsel Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Sumsel H. Aris Saputra, S.Sos, M.Si berhasil mengamankan sejumlah  pasangan yang diduga bukan suami istri, berikut 23 orang lainnya tanpa  mengantongi  indentitas, termasuk s warga negara asing (WNA).  bahkan satu orang oknum warga lagi kedapatan membawa narkoba.

“Saat razia  kita berhasil mengamankan  tujuh pasangan yang diduga bukan pasangan suami istri berduaan dalam kamar. Mereka sudah  kita angkut untuk didata  di Kantor Pol PP. Jika  masih di bawah umur,  kita akan panggil orang tuanya,” ungkap Aris.

Dia menyebutkan, melalui razia yang rutin digelar diharapkan dapat menjadi perhatian bagi sejumlah pemilik usaha penginapan, hotel, tempat hiburan atau panti pijat agar menjalankan usahanya dengan benar dan legal.

Tujuannnya tidak lain  untuk menekan terjadinya kejahatan yang dapat menggangu ketentraman masyarakat.

“Razia sengaja kita gelar secara acak. Bahkan  dalam razia kita berhasil mengamankan sejumlah orang  WNA  yang tidak mengantongi identitas yang tengah  santai disalah satu cafe dan setelah digeledah tidak dapat menunjukan kartu indentitas,” tambahnya.

Sebelum melakukan razia, Aris mengaharapkan anak buahnya untuk melakukan razia dengan santun dan  mengendepankan etika dan tatakrama sebagai aparat penegak Perda dan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki integritas yang baik.