Detak-Pembang.Com PALEMBANG – Merasa menjadi tumbal dalam kasus korupsi Bansos Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 silam, Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma Pasindak Tobing mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

Sebelum nya Laonma P Tobing di vonis Kasasi oleh Mahkamah Agung, 7,5 tahun dengan subsider uang pengganti Rp500 juta atau kurungan 8 bulan. Tiga bukti varu diajukan oleh Laonma melalui kuasa hukumnya Maruarar Siahaan.

Laonma usai penandatanganan berita acara PK mengatakan, bahwa ia sudah merasa dikorbankan dalam kasus Dana Hibah Bansos Pemprov Sumsel tahun 2013 ketika memasuki sudang kedua di Pengadilan Negeri Palembang.

“Saya merasa dikorbankan untuk kasus ini, pada saat sidang kedua atau ketiga. Sebenarnya pada saat pertama sidang saya sudah merasakannya,” ungkapnya usai tanda tangan Berita Acara PK di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Kamis (05/12).

Ia sudah lega dengan dimasukkannya Berita Acara PK dan melalui persidangan. Ia memasrahkan segala sesuatu kepada tuhan atas apa yang terjadi padanya. 

Sementara itu kuasa hukum Laonma P Tobing, Maruarar Siahaan mengatakan, penandatanganan Berita Acara untuk mengajukan PK harus dihadiri terpidana. Hal itu dikarenakan banyak terpidana melarikan diri ketika pengajuan PK hanya diwakilkan oleh Lawyernya saja.

“Berita acara ini tentu memuat apa yang kita ajukan sebagai alat bukti, tersusun dan diterima oleh hakim disini untuk diverifikasi kemudian ditandatangani bersama,” ungkapnya 

Lanjutnya, Berita Acara PK akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan memutuskan PK yang diajukan. Ia mengajukan tiga Novum untuk membebaskan kliennya untuk diadili di Mahkamah Agung.

“Pertama Novum kita ajukan adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor  79 mengenai gugatan Herman Deru-Maphilinda. Dalam putusan itu dinyatakan oleh hakim MK bahwa gubernur Sumsel saat itu terbukti menggunakan dana hibah dalam APBD 2013 secara sistematis, masif terstruktur untuk memenangkan Pilgub 2013,” katanya.

Ditambahkannya, Gubernur sebagai pengguna dana bansos. Jadi ada dua hal yang dikemukakan dari sudut hukum administrasi negara bahwa dalam penyusunan APBD termasuk didalamnya tentang bansos adalah kewenangan atribusi Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel.

“Memang ada mandat yang diserahkan kepada Laonma tetapi tanggung jawab tetap pada Gubernur. Laonma akan bertanggung jawab untuk dirinya seandainya melakukan korupsi atau penyalahgunaan jabatan.

Novum kedua yang tim kuasa hukum ajukan adalah adanya kesaksian dari Wahyudi mengenai  pertemuan di Griya Agung antara Gubernur Sumsel dengan Hakim.

Novum ketiga adalah adanya putusan dari persidangan Ikhwanuddin. Setelah memasukkan Berita Acara PK pihaknya tinggal menunggu keputusan MA. 

“Saya optimis PK akan dikabulkan oleh MA, kalau hukum benar benar ingin ditegakkan. Jangan seperti saat ini, dia sendiri dikorbankan sementara yang lain bergembira menikmati duitnya,” tutupnya.