Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Adanya keberatan dari pejabat Kota Palembang yang mengatakan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel sudah overlaping ditanggapi oleh Kepala Satpol PP Sumsel, Aris Saputra di Kantor Satpol PP, Selasa (17/12).

Aris mengatakan, pernyataan pejabat Kota Palembang sebagai memberikan  informasi yang tidak baik kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa selama kepemimpinannya sebagai Kasat Pol PP telah tiga kali melakukan penertiban.

“Penertiban pertama menjelang puasa, Pol PP menegakkan perda tentang tertib selama bulan puasa untuk seluruh tempat hiburan ditutup termasuk panti pijat,” ungkapnya.

Penertiban kedua yang dilakukannya dalam rangka penegakan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Perda 13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat dan perda 9 tahun 2011 tentang pengendalian pengawasan dan peredaran minuman beralkohol. 

“Penertiban ketiga beberapa hari lalu, ternyata penertiban itu membuat pihak tertentu menganggap kita overlaping atau kebablasan, sesungguhnya tidak. Kita lakukan  itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menguraikan, sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 dibentuknya Satpol PP untuk menegakkan Perda. Lebih jelas ia menyampaikan fungsi koordinasi Satpol PP Sumsel kepada Satpol PP kabupaten/kota sesuai pasal 28 ayat 1 dan 2.

“Fungsi koordinir ini dari atas bukan dari bawah, dalam pelaksanaannya saya menggunakan peraturan dan sop yang benar.

Dalam penertiban saya tidak bergerak sendiri saya mengikut sertakan TNI, Polri atau dinas terkait termasuk Satpol PP Kota Palembang. Ia sudah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Sekda Sumsel bahkan pernah Gubernur.

“Dua kali penertiban Satpol PP Kota Palembang ikut, tetapi kali ketiga tidak ikut dengan alasan pada saat yang sama mereka juga melakukan penertiban. Saya tidak ingin berpolemik  tujuan ditegakkannya Perda untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan bagi masyarakat di Sumsel,” katanya.

Terkait dengan investasi Aris menjelaskan bahwa dalam penertiban pihaknya tidak pernah membongkar hotel atau cafe. Ia hanya melakukan penertiban di tempat-tempat yang disinyalir akan menimbulkan tindakan kriminal, dan terbukti ditemukan sabu-sabu, ada narkoba.

“Kita boleh mencari investasi tetapi jangan melanggar aturan melanggar ketertiban dan ketentraman. Jadi kami tidak mengganggu investasi seperti yang dikatakan, mari kita bersama untuk menegakkan Perda sesuai dengan aturan di kabupaten/kota maupun di Provinsi Sumsel,” tutupnya.