Detak-Palembang.com PALEMBANG – Sepanjang tahun ini Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Wilayah Bagian Timur (Sumbagtim) mengungkap peredaran 8,5 juta batang rokok ilegal.

Menurut Kakanwil DJBC Sumbagtim Dwijo Muryono, kondisi geografis wilayah Sumsel yang berhadapan langsung dengan laut membuat barang masuk ke Sumsel akan lebih sulit terlacak, dikarenakan banyak spot pelabuhan tikus yang digunakan.

“Karena kontur geografis kita umumnya masuk tidak dari pelabuhan resmi dan ilegal. Kontur pantai kita bisa merapat di pantai mana saja,” kata Dwijo saat pemusnahan barang ilegal di Kantor Bea Cukai Palembang, Rabu (4/12).

Sedangkan untuk rokok ilegal tanpa cukai, Dwijo mengungkapkan bila Sumbagtim juga menjadi tujuan masuknya rokok dari segala penjuru. Total untuk wilayah Sumbagtim rokok ilegal mencapai 17 juta batang.

“Rokok itu ada yang impor, ada juga pabrikan lokal, Sumsel hanya jadi tempat pemasaran dan distribusi. Kami selalu memburu dengan melakukan operasi gempur rokok ilegal dan operasi bersinar berantas sindikat narkotika,” jelasnya.

Selain rokok, kali ini Kanwil Dirjen DJBC Sumbagtim juga memusnahkan 14.431 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA), sex toys dan liquid vape tanpa dilengkapi pita cukai dan mengandung mariyuana.

“Hari ini kita musnahkan berbagai macam barang ilegal mulai dari rokok, sex toy, liquid, miras, airsoft gun, alat kesehatan dan barang ilegal lainnya yang merugikan negara Rp3,6 miliar,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, barang-barang yang disita dan dimusnahkan merupakan produk terlarang dan dibatasi untuk beredar di wilayah hukum Indonesia dan masuk hasil sitaan dari berbagai macam instansi pengiriman.

Namun Dwijo mengakui, untuk liquid yang mengandung mariyuana sudah dilakukan uji laboratorium. “Kebanyakan pengiriman barang-barang ini berasal dari Cina,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Iwan Gunawan mengatakan, barang-barang ilegal yang masuk di Sumsel juga didominasi barang kiriman ecommerce. Sehingga tahun depan akan ada kegiatan sosialisasi ecommerce.

“Jadi apa yang dijual harus sudah didaftarkan, apa yang dikirim berbeda. Aturan harus diberi tahu. Frekuensi ecommers ini kita akui meningkat, banyak masyarakat malas belanja dan menggunakan online, barang yang akan dijual harus didaftarkan dulu,” jelasnya.

Iwan menambahkan, untuk mengatasi barang-barang ilegal harus bekerja sama dari seluruh jajaran mulai dari Lanal, Airud, Be dan Cukai serta perhubungan agar semua dapat diberantas.

“Pintu masuknya dari Singapura, ini pasti ada jaringan. Kalau sering masuk barang ilegal, tentu berdampak kita tidak tahu bahannya, kadarnya apa. Barang ilegal ini sudah pasti dijual di bawah harga pasar. Tidak ada jaminan. Pabrik resmi juga tersaingi,” tandasnya.