Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN tahun 2020. Kesepakatan itu dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2019, yang mencakup belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun, pendapatan negara Rp2.233,2 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp307,2 triliun.

Dikatakan Tauhid, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumsel bahwa  Presiden sudah menetapkan rincian APBN tahun 2020, sebagai bentuk otorisasi kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dalam Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2019, tentang RAPBN tahun 2020.

“Menteri/pimpinan lembaga telah menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2020. Menteri keuangan sebagai bendahara umum negara telah mengesahkan DIPA untuk penyediaan dana sesuai rencana pencairan,” jelasnya di Hotel Wyndham OPI Palembang, Senin (18/11).

Lanjut Tauhid, DIPA Induk telah diserahkan Presiden kepada Menteri/pimpinan lembaga  dan Gubernur pada tanggal 14 November 2019 di Istana Negara. Sesuai amanat Presiden DIPA petikan untuk belanja negara akan dilaksanakan di provinsi Sumsel pada hari ini.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan menyerahkan DIPA Petikan kepada Sekda Sumsel, Bupati/Walikota dan pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran di Provinsi Sumsel,” urainya 

Di tempat yang sama Walikota Palembang, Harnojoyo setelah menerima DIPA Petikan untuk Kota Palembang mengatakan telah menerima DIPA. Namun ia belum mengetahui besarnya DIPA untuk Kota Pembang.

“Jumlah DIPA untuk Kita Palembang belum ada, karena belum dibuka,  masih dalam amplop tersegel. Tetapi estimasinya sudah ada,” ungkap Harnojoyo.

Harnojoyo memastikan bahwa prioritas anggaran Kota Palembang untuk Pendidikan dan Kesehatan. Untuk pendidikan 20 persen dari APBD dan untuk kesehatan 15 persen dari APBD.