Detak-Palembang.com JAKARTA – Dalam rangka penguatan peran Pemerintah daerah terkait implementasi program pengendalian inflasi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nasrun Umar mengahadiri langsung Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda)  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Kamis (21/11).

Rakorpusda TPID tahun 2019 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan Dan Kelancaran Distribusi Pangan Di Daerah” ini, diikuti kurang lebih 542 Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam kata sambutannya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri  H. Muhammad Hudori meminta kepada seluruh Daerah melalui TPID agar berperan aktif berinisiasi melakukan sinergi dan inovasi terkait dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

“Mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik melalui sinergitas program dukungan pemerintah dan pemerintah daerah, mengembangkan model kerjasama perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” katanya.

Selain itu pula Ia mengajak TPID di daerah mampu memperluas inovasi penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian, pemasaran dan juga memperlancar distribusi, serta melakukan Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) kepada program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID.

“Mensinkronkan program peta jalan pengendalian inflasi dengan program/kegiatan perangkat daerah yang terkait, serta mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, sehingga kegiatan pengendalian inflasi dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya. 

Menurutnya, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi sisi penawaran, antara lain berkaitan dengan gangguan produksi, distribusi, serta kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor ataupun harga komoditas strategis, termasuk bahan bakar dan komoditas energi lainnya. 

“Oleh karenanya dalam menjaga angka inflasi, perlu kita memperhatikan dua faktor sekaligus, yaitu level inflasi yang membuat denyut perekonomian bisa optimum, serta sekaligus tidak membuat daya beli masyarakat menjadi turun,” tambahnya. 

Menyikapi akan hal tersebut, Ia mengajak semua TPID memperkuat kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan makro ekonomi yang terintegrasi, baik itu dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan sektoral. 

“Dengan demikian bahwa koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari berbagai tingkat pemerintahan, diharapkan akan dapat lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil,” pungkasnya.

Sementara itu Sekda Sumsel H. Nasrun Umar disela-sela Rakor ini menegaskan keberadaan  TPID diharapkan dapat meciptakan iklim inflasi yang rendah dan stabil. Karena itu lanjut dia TPID memiliki peran strategis dalam menekan inflasi.

“Untuk wilayah Sumsel upaya menekan inflasi ini telah dilakukan dan terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya.