Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Masih adanya aset milik Pemerintah Kota Palembang dikuasai oleh pihak ketiga atau sudah tidak berhak lagi, Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi  (Korwil II KPK), Abdul Haris meminta untuk segera diselesaikan, hal itu disampaikannya usai rapat evaluasi Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Rabu (06/07).

Ia tidak menginginkan hilangnya aset Pemkot Palembang, karena ketidak pedulian pemda terhadap asetnya. Ia mencontohkan hilangnya aset pemkot karena dikalahkan Pertamina.

“Kami tidak menginginkan lagi aset pemkot hilang karena dikalahkan oleh Pertamina di pengadilan. Itu contoh bahwa tidak ada kepedulian terhadap aset, menganggap aset itu bukan barang saya tetapi barang negara,” terangnya.

Ia menambahkan, dengan nilai aset sebesar itu maka bisa dikerjasamakan operasi atau BOT. Maka akan menghasilkan pendapatan bagi Kota Palembang.

“Kami meminta aset itu, harus clear and clean baik kepemilikan maupun lainnya. Juga kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga. Itu termasuk korupsi juga karena itu milik negara tidak dikembalikan,” tegasnya.

Menurutnya, tidak mengembalikan kendaraan dinas merupakan tindakan pidana, karena menguasai aset yang bukan miliknya. Ia meminta Pemkot Palembang bekerjasama dengan Asdatun kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan aset ini.

“Aset milik pemkot yang dikuasai dan dipergunakan oleh sebuah akademi untuk segera diselesaikan. Saya minta segera dievaluasi, aset itu bisa menjadi pendapatan pemkot,” ujarnya.

Setelah aset clean and clear ia meminta untuk diserifikasi agar ada optimalisasi aset. Ia juga meminta pemkot untuk bekerjasama dengan Kejaksaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)  untuk menarik kembali aset aset pemda. 

“Berkoordinasi dengan Datun untuk menarik aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Jika harus sampai ke pengadilan kita akan kawal,” ucapnya menutup wawancara.