Detak-Palembang.com BOGOR – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyambut baik  gagasan Presiden Joko Widodo yang akan menerapkan Omnibus Law   atau  merampingkan regulasi dan menyederhanaan peraturan dengan tujuan agar lebih tepat pada  sasaran  kerja.

Hal tersebut diungkapkannya usai  menghadiri panel diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  yang melibatkan kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se -Indonesia berjumlah  2.693 orang  dari unsur DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, unsur Kejaksaan, TNI dan Polri.

Rakor ini  dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo  bertempat di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rabu (13/11) pagi.

“Iya pada dasarnya kita mendukung itu (Omnibus Law ) sebagai salah satu upaya penyederhanaan regulasi yang  selama ini berbelit dan panjang,” tegas Herman Deru.

Dikatakannya, usai mendengarkan  paparan Omnibus Law yang digagas  Presiden dan dijabarkan dalam paparan Menkopolhukam  RI, Machfud MD.  Herman Deru menegaskan, dirinya memetik  pedsn Presiden  yang secara khusus meminta  para kepala daerah untuk tidak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda.

“Kita Pemerintah Provinsi Sumsel memandang Omnibus Law bukan berarti meniadakan sama sekali Pergub ataupun peraturan lainnya hannya saja harus  ada keselarasan dan kesinambungan dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya. Sehingga tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Sementara terkait dengan arahan Presiden Jokowi  yang mengharapkan para kepala daerah  menjalin kemitraan yang harmonis dengan Forkopimda,   Herman Deru menegaskan, dirinya sejak dari awal menjabat sebagai  Gubernur Sumsel pada bulan Oktober 2018 lalu telah menjalin harmonisasi dengan unsur Forkopimda yang ada di Sumsel. Demikian juga dengan 17 Kabupaten/Kota di Sumsel para Bupati/Walikota juga telah sinerji dengan Forkopimda masing-masing dalam  membangun  daerah.

“Untuk di Sumsel sejauh ini telah terbangun dengan baik harmonisasi antara kepala daerah dengan Forkopimda melalui jalinan komunikasi  yang aktif sebagai salah satu  upaya  preventif, pencegahan terhadap kejadian yang mungkin akan menimbulkan gejolak di daerah. Sebab dengan situasi yang kondusif  pemerintah akan dapat menjalankan  pembangunan dengan baik demikian juga dengan investor akan mudah masuk dengan adanya jaminan kemananan,” tandasnya.

Dilain pihak Presiden Jokowi  dalam arahannya pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda  kali ini meminta para kepala daerah dan  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tak lagi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

“Jangan banyak-banyak membuat Perda. Jangan banyak-banyak membuat Pergub. Jangan banyak-banyak membuat Perbup dan  jangan banyak-banyak membuat Perwali,” harap Jokowi. 

Untuk diketahui kehadiran Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang hadir  pada Rakornas di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rabu (13/11) pagi  tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba sekitar  pukul 07.30 Wib.  disambut Bupati Musi Rawas Utara Syarif Hidayat juga Bupati OKU Timur Kholid Mawardi.

Bahkan sebelum rakor ini dibuka oleh Presiden Jokowi, Herman Deru  sempat berbincang dengan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Lampung dan sejumlah pejabat penting lainnya.