Detak-Palembang.com PALEMBANG – Setelah sekian lama menungak, akhirnya hutang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kepada 17 Kabupaten/kota  telah dilunasi  di bawah kepemimpinan pasangan Gubernur H. Herman Deru dan Wakil Gubernur  Ir H. Mawardi Yahya (HDMY).

Tidak kurang dari 12 bulan  Pemprov. Sumsel mampu membayar kebawajibannya berupa hutang dana bagi hasil pajak kendaraan  ke 17 Kabupaten/kota di tahun 2017 dan tahun 2018 yang pernah diwariskan pemimpin sebelumnya, dengan total pelunasan Rp 1, 2 Triliun.

Sesuai dengan target sebelumnya,  pasangan HDMY  berkomitmen akan meyelesaikan semua hutang/kurang salur pajak kendaraan ke Kabupaten/kota pada  Tahun 2019.

Dengan rincian hutang ditahun 2017 sebesar Rp 746.721.775.374,39,- dan hutang ditahun 2018 sebesar Rp 381.846.377.450,71,- yang semuanya telah lunas dengan total pelunasan Rp 1.146.568.152.825,10,-.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru di Palembang, Senin (7/9) menegaskan, pada alokasi APBD Provinsi Sumsel Tahun 2019,  HDMY  fokus dalam  merealisasikan program kerja yang didasari visi misi dalam mewujudkan “Sumsel Maju untuk Semua”.

“Dari segi penganggaran kita dituntut efisiensi, utamanya untuk menyelesaikan hutang pada Kabupaten/kota.  Pada Tahun 2019 ini kita sudah membayar hutang/kurang salur pajak kendaraan provinsi ke Kabupaten/kota  dengan total  Rp 1,2 Triliun,” tegas Herman Deru.

Masih menurut HD, selain membayar  hutang bagi hasil pajak kendaraan ke derah, pihaknya juga telah  berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat  melalui perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jempatan yang sebelumnya sempat tidak mendapatkan perhatian.

Melalui program  pembangunan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi lanjut Herman Deru, setidaknya 73 ruas  jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan  sepanjang  1.513,653 KM berikut 499 jembatan  yang tersebar di 17 Kabupaten/kota yang penganggarannya telah dialokasikan melalui belanja modal  pada APBD Tahun 2019  sebesar  Rp 1,82 Triliun yang sebagian besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Per September 2019 kemarin, kondisi ruas jalan yang menjadi tangung jawab Provinsi sudah  diperbaiki mendekati 72,71 persen tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dan kita target pada Tahun 2020 semuanya rampung,” tambahnya.

Dikatakan, Pemprov. Sumsel juga berupaya untuk mengembalikan Sumsel sebagai lumbung pangan dimulai dengan pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur irigasi teknis dan irigasi rawa. Upaya ini juga ditopang dengan adanya program perluasan lahan pertanian melalui program Selamatkan Rawa Kesejahterakan Petani (#Serasi) 200 ribu hektar di Tahun 2019 dari Kementerian Pertanian RI.

“Kita tahu Sumsel sebelumnya telah menjadi lumbung pangan nasional. Nah kita  saat ini tengah fokus  untuk  itu. Dengan dukungan semua pijak kita yakin Sumsel Lumbung Pangan Nasional di Tahun 2021 akan terwujud,” tandasnya.