Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menganggarkan dana sebesar Rp 12,5 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Palembang. 

Ahmad Irwan Kesuma, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumsel mengatakan, Dirjen Cipta Karya menganggarkan Rp 12,5 miliar untuk penataan lingkungan restorasi Sungai Sekanak-Lambidaro 

“Sepanjang Sungai Sekanak-Lambidaro terdapat tiga spot kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan, kriterianya di atas 10 hektar,” ungkapnya di Hotel The Zuri, Jalan Radial Palembang, Kamis (10/10).

Ia melanjutkan, tiga spot kawasan kumuh berada di 23 ilir, 24 ilir dan 26 ilir, tidak sepanjang Sungai Sekanak-Lambidaro yang mencapai 11 kilometer. Pihaknya sudah mengidentifikasi apa saja prasarana permukiman yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

“Kami minta pemkot Palembang sesegera mungkin menyiapkan Detail Engineering Design (DED) yang akan dipaparkan di Kementerian PU, Direktorat Cipta Karya,” pintanya.

Ditambahkannya, tidak menutup kemungkinan anggaran 12,5 miliar akan ditambah, hal itu menurutnya penanganan kawasan kumuh di Kota Palembang menjadi role model penanganan kawasan kumuh di Sumsel.

“Untuk Kota Palembang sendiri kawasan kumuh  luasnya 3.428 hektar yang sudah ditangani 748 hektar masih ada sekitar  2.500 hektar untuk dituntaskan, mengejar penanganan daerah kumuh kalau berdasarkan  renstra 2024 paling tidak selesai setengahnya,” jelasnya.