Detak-Palembang.com PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru membuka rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut MoU/ Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Daerah  dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Auditorium  Graha Bina Praja Pemprov. Sumsel, Kamis (22/8).

Dalam sambutan singkatnya Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku  rapat tersebut merupakan momen yang dinanti-nantikannya sebagai wahana evaluasi terkait tengan  MoU yang  telah dilakukan  penandatangannya pada tanggal 23 Mei 2019 lalu.

“Pertemuan ini memang susah kita nantikan untuk mengevaluasi MoU yang telah lalu. Ini merupakan wahana monitoring bagi KPK. Sehingga  akan didapat apa saja yang harus kita perbaiki ,dan  yang telah baik kita tingkatkan lebih baik lagi,” tegas Herman Deru.

Dikesempatan tersebut   Herman Deru kembali mengingatkan,  harus ada upaya konkrit dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi  semua sumber pendapatan di bawah pengawsan KPK. Salah satunya yang memungkinkan untuk dilakukan  yakni melakukan perubahan status wajib pajak  badan usaha dan perorangan yang selama ini Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya  dikeluarkan di  luar Sumsel atau DKI, kedepan harus ada upaya pengalihan didaftar di kantor pajak di Wilayah Sumatera Selatan.

“Ini sudah sering saya katakan, status wajib pajak terkait dengan  domisili. Perusahaan yang bergerak di sini (Sumsel) NPWP-nya harusnya juga dibuat  di Sumsel. Bapenda juga sudah kita ingatkan, agar perusahaan di bidang perkebunan dan energy yang ada di daerah, Kode NPWP juga harus  daerah kita agar bagi hasilnya kembali ke kita. Karena selama ini pajak bagi hasilnya dinikmati oleh DKI,” imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan program sertifikasi tanah di Sumsel, Herman Deru menegaskan,  progres sertifikasi tanah di Sumsel sudah  cukup baik.  Ini  diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga  akan kepemilikan lahan di samping dapat dijadikan sebagai  modal dalam peningkatan ekonomi keluarga.

“KPK  kita harapkan dapat memberikan bimbingan, agar kita tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Golnya jelas  adalah bagaimana penerimaan daerah lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.

Sementara itu dalam rapat lanjutan  setelah dilakukan pembukaan oleh Gubernur . Koordinator Wilayah II  KPK,  Abdul Haris menegaskan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Daerah  dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak  ada tindak lanjut.

“Kami berharap dalam butir PKS dapat dilaksanakan oleh Pemprov, Kabupaten dan Kota. Karena itu  kemandirian daerah sangat diharapkan melalui PKS ada terjadi peningkatan pendapatan yang luar bisa,” ucap Abdul Haris.

Abdul Haris menyebut khusus yang terkait  aset milik daerah, setidaknya  harus memenuhi empat unsur yakni  clear n clean, sertifikasi, revitalisasi nilai aset dan optimalisasi azaz manfaat  atas aset.

“Kami akan mambantu  pelaksanaan kegiatan dengan sebaik mungkin. Semoga Sumsel  dapat menjadi contoh daerah yang maju  di pulau Sumatera.  Dan kita kometmen  apa  yang  kami cita-citakan ini akan terwujud,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel di Wakili  DR. Eddy Wahyudi dalam sambutan singkatnya menyebut dibutuhkan  sinergi semua pihak  terkait dengan cara peningkatan pendapatan daerah,  yang juga harus didukung dengan pengawasan ketat oleh KPK.

“Optimalisasi peningkatan penerimaan  dari sektor pajak pusat dan daerah haruslah dilakukan bersama-sama  karena ini akan terkait dengan dana bagi hasil, dan ini  harus kita jawab pada hari ini,” tandasnya.

Turut hadir juga  dalam rapat evaluasi tersebut, Wakil Gubernur, Ir H. Mawardi Yahya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel di Wakili  DR. Eddy Wahyudi, ST MM,  Koordinator Wilayah II  KPK,  Abdul Haris, Kakanwil BPN Sumsel,  Muchtar Deluma SH, MM. Kepala Bapenda Pemprov. Sumsel, para Sekda dan  Inspektur Daerah Kab/kota Se-Sumsel.