Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Sekda Kota Palembang,  Ratu Dewa mengatakan permasalahan aset daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Pemerintah Kota Palembang sudah dapat diselesaikan.

Hal itu disampaikan Ratu Dewa disela mengikuti monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan    Aset Daerah Lintas Pemda antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemkot Palembang bersama Koordinator Wilayah II Pemberantasan Korupsi  KPK, di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumsel, Jumat (23/08).

“Saya minta kepada KPK segera memutuskan permasalahan aset. Saya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan,” ucapnya.

Lanjut Ratu Dewa, permasalahan aset antata Pemkot Pembang dan Pemprov Sumsel yakni :

1.Aset tanah Dinas Perindustrian Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun. Semula tanah dan bangunan seluas 11,8 hektar diserahkan seluruhnya ke Kota Palembang, tetapi karena dibutuhkan provinsi maka diminta kembali seluas 7,7 hektar.

2.Lahan Panti Rehabilitasi Cacat Tunanetra di jalan Mangkunegara. Dari lima gedung empat dikembalikan ke Pemprov Sumsel, satu gedung dipakai untuk Kantor Camat Ilir Timur III dan Kantor Satpol PP Kota Palembang. 

3.Kendaraan Operasional SMA/SMK. Menurut Ratu Dewa merupakan aset pemkot Palembang yang dipinjam pakaikan ke Dinas Pendidikan bukan aset Dinas Pendidikan yang diserahkan kepada provinsi. 

4.Tanah untuk Kantor Camat Jakabaring, memang merupakan tanah pemprov Sumsel yang dipinjam pakai oleh pemkot Palembang.

5.Status Tanah Monpera yang dipinjam Pemkot Palembang sudah berakhir masa peminjamannya. Tanah Monpera memang milik pemprov Sumsel.

6.Tanah Candika yang dibangun gedung Pramuka. Lahan Candika milik pemprov tetapi gedungnya merupakan milik pemkot Palembang

7.Tanah Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang, lahannya milik pemprov Sumsel namun gedung milik pemkot Palembang.

“Karena ini aset negara/pemerintah maka kita mencari solusi. Agar ada kejelasan hukum administrasi tanah dan gedung harus segera diselesaikan, agar tanah dan lahan bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Ratu Dewa.

Sementara itu Nasrun Umar, Sekda Provinsi Sumsel mengatakan penyelesaian permasalahan harus diselesaikan agar tidak ada temuan lagi pada tahun depan, karena akan berpengaruh pada opini dari BPK.

“Setelah dibicarakan tadi maka kita bersepakat semua aset diserahkan terlebih dahulu ke pemprov atau pemkot, setelah itu akan diserahkan melalui skema hibah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan hibah. Hari ini kita akan menandatangani MoU, dan untuk penyelesaian secara administrasi paling lama satu minggu,” jelas Nasrun 

Dalam kegiatan yang sama Koordinator Wilayah II Pemberantasan Korupsi  KPK, Abdul Haris mengatakan, masalah aset sangat penting bagi KPK karena disana ada kepentingan umum. Semua aset milik pemerintah/negara siapa saja mengolahnya untuk kepentingan masyarakat, ia membuat perumpamaan memindahkan uang dari saku kanan ke saku kiri.

“Jangan bermain-main masalah aset milik pemerintah/negara, kalau ada yang akan coba-coba silahkan saja.  Bukan menakut-nakuti, tidak enak kalau sudah berseragam orange dengan tangan di borgol. Paling lambat dua minggu saya minta permasalah aset harus selesai termasuk surat-suratnya,” tegasnya.