Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Adanya penerapan pajak daerah untuk penjual  nasi bungkus dan pedagang pempek, dikhawatirkan akan mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), puluhan massa dari Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel) mendatangi Kantor Walikota berunjuk rasa meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Kamis (01/08).

Koordinator aksi Jakor Sumsel, Fadrianto dalam orasinya mempertanyakan pengenaan pajak 10 persen untuk pedagang pempek dan nasi bungkus. Ia mengatakan bahwa pedagang pempek, nasi bungkus ataupun kuliner tradisional khas Palembang merupakan pedagang yang termasuk usaha UMKM.

“Usaha UMKM seharusnya dibantu permodalan dan lainnya bukannya dikenakan pajak. Saat ini mereka sudah susah karena harus bersaing dengan usahawan yang memiliki modal besar,” ungkapnya.

Menurutnya, penerapan pajak pada usaha UMKM belum belum tepat dan belum saatnya diberlakukan karena tidak pro rakyat kecil. Pemberlakuan pajak 10 persen tersebut hendaknya diberlakukan pada tempat-tempat tertentu yang memiliki penghasilan besar.

“Belum lagi akan dipasang 1.000 buah alat untuk memantau pemasukan sehingga pengusaha itu akan dikenakan pajak. Kami minta tidak dipasang alat karena akan menyusahkan usaha UMKM,” cetusnya 

Menjawab kekhawatiran itu, Sulaiman Amin Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengatakan bahwa Pemkot dalam penerapan pajak sudah berdasarkan aturan hukum. 

“Walikota tetap konsisten dengan visi dan misi pada saat pencalonan. Pak Harnojoyo, Walikota Palembang tidak akan mengenakan pajak pada UMKM, malah akan diberikan bantuan permodalan,” jelas Sulaiman Amin.

Dia menambahkan pajak akan dikenakan pada pengusaha yang sudah memenuhi kriteria misalnya menyediakan tempat dan omset perharinya diatas Rp 2 juta perhari. Pihaknya akan menghitung apakah usaha sudah layak dikenakan pajak atau tidak, dan tidak mungkin menerapkan pajak omsetnya bum masuk persyaratan.

“Kalau alat E-Tax yang akan dipasang ditempat-tempat tertentu. Seharusnya Jarkor membantu kami ikut mengawasi karena alat ini memantau pengusaha yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak mau membayar pajak,” tegasnya.

Ia akan meyakinkan bahwa tidak akan ada kebocoran dalam penerimaan pajak ini karena sudah online dan langsung diterima oleh Bank Sumsel-Babel. Penerimaan pajak ini diawasi dan disupervisi oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kota Palembang tidak memiliki Sumber Daya Alam, jadi pendapatan daerah berasal dari pajak.

Kami berusaha agar pendapatan dari pajak menjadi optimal agar dapat mensejahterakan masyarakat baik itu untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,” tutupnya.