Detak-Palembang.com PALEMBANG -Aparat kepolisian Unit Tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polresta terus mencium aksi kejahatan terhadap negara atas kasus dugaan korupsi pembangunan tugu batas kota Palembang-Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA).

Dibincangi di ruangannya Kanit Pidkor, Iptu Hamsal menuturkan terus bekerja mengungkap kasus mark up pembangunan tugu batas kota tersebut. Setelah selesai melimpahkan berkas ke kejaksaan Negeri Palembang kasus serupa pembangunan tugu batas kota Palembang-Banyuasin kawasan Jakabaring.

“Sekarang masih proses penyelidikan tugu batas kota Palembang – Banyuasin,”kata Hamsal di meja kerjanya Selasa,(20/8/2019)

Menurutnya pihaknya sudah mengamankan semua alat bukti terkait kasus itu. Hanya tinggal proses penyelidikan terakhir untuk penetapan para tersangka yang memang di lakukan sangat teliti.

“Karena ini kasus korupsi kita harus menetapkan tersangka dengan memiliki berkas yang cukup,”ujarnya lagi

Ditanya lagi detail kasus itu Hamsal sebenernya tidak mau mengungkapkan semua hasil penyelidikannya. Namun agar masyarakat memahami kasus yang ditanganinnya itu berbeda dari kasus sebelumnya.

“Kasus ini memang pejabat nya sama namun kontraktornya berbeda. Makanya terjadi tindak kerugian negara di dua kasus. Biaya proyek pembangunan yang dikeluarkan negara sebesar Rp 1,2 miliar kerugian atau terjadi mark up sebesar Rp 800 juta,”tuturnya

Dilanjutkannya lagi kasus itu sudah dicium (terjadi) pihaknya pada tahun 2013. Hasil penyelidikan kasus ini bermula atas indikasi mark up pembangunan tugu batas di empat titik, yakni Palembang-Banyuasin di kawasan Terminal Km 12, Palembang-Banyuasin di kawasan Jakabaring, Palembang-Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), serta perbatasan Palembang-Inderalaya di kawasan Kertapati.

“Kami telah ungkap satu sekarang tinggal tanjung api api. Hanya dua lokasi itu saja Jakabaring dan tanjung api api. Kalau dua tugu lainnya sudah kita selidiki tidak ada kerugian negara,”ucapnya.

Disinggung pihaknya hanya tinggal penetapan tersangka dari tindak kerugian Negara sebesar Rp 800 juta itu. Apakah pelakunya kontraktor atau pejabat yang memberikan proyek.

“Tunggu saja secepatnya akan kita gelar penetapan para tersangka,”pungkasnya.(molem)