Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah kota Palembang yang sedang gencar memberlakukan pajak retribusi dari pajak restoran melalui mesin e-Tax membuat resah pedangan usaha kecil dan menengah yang menjual dagangannya di lapak kaki lima dan warung-warung. Mereka para pelaku usaha merasa was-was jika usahanya juga dikenakan pajak restoran 10 persen.

Namun jangan khawatir, pengusaha UMKM jangan resah, Pajak Restoran 10 persen untuk Pempek dan Nasi Bungkus diberlakukan hanya untuk restoran dan rumah makan yang beromzet besar.

Penerapan pajak bagi pempek dan nasi bungkus hanya dikenakan kepada restoran dan rumah makan beromzet tinggi yang masuk dalam kriteria wajib pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Demikian dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang. 

“Sasaran pajak tersebut menyasar ke tempat usahanya, tidak diberlakukan secara keseluruhan pempek dan makanan yang di bungkus (take away), tidak juga diterapkan bagi pengusaha kecil. Pajak Restoran 10 persen dikenakan kepada restorannya, bukan kepada pempak dan nasi bungkusnya dan itupun hanya restoran dan rumah makan yang beromzet besar saja,” ujarnya Sulaiman Amin.

Bahkan dirinya menegaskan, Pemerintah Kota Palembang melalui visi dan misinya memiliki konsen yang tinggi untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah seperti peminjaman modal tanpa agunan tanpa bunga kepada 4000 pelaku usaha kecil menengah di Kota Palembang.

Sulaiman menuturkan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memasang tapping box kepada sejumlah restoran dan rumah makan. 

Tapping box itu sendiri merupakan sebuah alat untuk monitoring transaksi usaha secara online, dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi.

Rekomendasi ini muncul setelah KPK melihat adanya potensi kebocoran pajak restoran dan rumah makan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Palembang. Dengan pemasangan alat tersebut, diharapkan potensi kebocoran pajak dari para wajib pajak yang mengemplang pajak dapat diminimalisir. 

“Dengan pemasangan alat ini, jumlah transaksi dan besaran pajak yang harus disetorkan akan lebih transparan. Selain itu pula, dengan penerapan sistem ini, antara pengusaha dan pegawai pajak tidak lagi berinteraksi langsung. Setoran pajak hasil perekaman tapping box langsung disetorkan kepada bank,” ujarnya Sulaiman. 

Dirinya berharap, upaya Pemerintah Kota Palembang untuk optimalisasi pajak dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat. “Jangan sampai simpang-siurnya pemberitaan di masyarakat,”