Detak-Palembang.com PALEMBANG – Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terus melakukan pemasangan e-Tax di semua tempat-tempat usaha yang memungut pajak dan akan memberikan sanksi jika tidak menggunakan alat e-Tax dalam setiap transaksinya.

Hari libur kerja, tidak menyurutkan tim gabungan yang dibentuk Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang untuk menyisir restoran dan rumah makan untuk melakukan pemasangan alat pajak online (e-tax). Minggu (7/7/2019) tim gabungan, terlihat tim menyisir sejumlah rumah makan dan restoran yang ada di sepanjang Bandara Palembang. 

“Alat pajak online yang sudah digunakan wajib harus digunakan, dan ini terkoneksi langsung dengan alat yang ada di kantor kita,” kata Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin, seusai melakukan pemantauan pemasangan e-tax di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara Palembang. 

Apabila,alat tersebut tidak digunakan dalam proses transaksi pembayaran, katanya, pihak akan mèngetahuinya. “ Jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan Surat Peringatan Pertama (SP I),” tegasnya lagi. 

Sangsi tegas berupa pencabutan izin usaha akan dilakukan, jika ada restoran dan rumah makan yang menolak untuk pemasangan e tax itu nantinya. 

Pemasangan e tax menurut mantan Asisten I Pemkot Palembang ini, untuk meminalisir kecurangan pada sektor pendapatan. Sebab setiap hari pihaknya bisa melakukan pemantauan. “Mau pasang atau izin usahanya akan kita cabut,dan tempat usahanya akan di segel,” kata Sulaiman. 

Sambung Sulaiman, pihaknya juga akan memberikan bimbingan, jika pihak kasir rumah makan atau restoran menemui kesulitam dalam pengoperasian cara mengoperasikan alat itu nantinya. 

“Jika ada kasir yang belum paham dengan alat tersebut operator langsung membantu menjelaskan kendala yang ada,” ungkapnya. 

Selain itu, BPPD juga resmi memasang stiker bagi rumah makan dan restoran yang melayani makanan dibungkus atau take away juga dikenakan pajak. 

Sulaiman mengatakan, selama satu pekan UPTD BPPD akan stand by di rumah makan dan restoran yang sudah dipasang e tax. 

“Seminggu pegawai kita stand by kan di rumah makan dan restoran yang sudah kita pasang e tax,” kata dia. 

Sehingga wajib pajak tak bisa lagi memberikan data yang tidak kongkrit.