Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Masih laporan adanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri di Kota Palembang, Wakil Walikota, Fitrianti Agustinda (Finda) berinisiatif mengumpulkan Kepala Sekolah SMPN se-Kota Palembang untuk memberikan arahan masalah pungutan liar di Ruang Parameswara Kantor Walikota Palembang, Jumat (12/07).

Finda mengatakan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi untuk  mendapat masukan permasalahan yang dihadapi di sekolah-sekolah. Ia meyakinkan seluruh Kepala Sekolah, akan bersama mereka untuk mencari jalan keluar dari permasalah yang dihadapi.

“Saya sudah bertemu dengan masyarakat, banyak anak-anak yang ingin sekolah tetapi bagi mereka terkendala masalah biaya. Saya tidak menginginkan ada lagi pungutan liar sehingga memberatkan wali murid,” ungkapannya.

Wakil Walikota menyampaikan, anggaran pendidikan sudah cukup besar. Bagi Finda pendidikan dan kesehatan menjadi fokus untuk itu ia tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dan bekerja fokus untuk pendidikan dan kesehatan.

“Bapak-ibu menjadi Kepala Sekolah merupakan suratan dari Allah, oleh karena itu harus amanah untuk 2 juta masyarakat Palembang. Tugas Bapak-ibu untuk mengarahkan anak didik, sementara anak didik berhak mendapatkan pendidikan dengan sarana dan prasarana baik,” jelasnya.

Ia mengingatkan pada Kepala Sekolah SMPN se-Palembang untuk berjalan pada koridor yang ada dan tegak lurus dengan aturan yang ada. Untuk pembiayaan operasional sekolah sudah ada anggarannya tanpa harus memungut lagi dari Wali Murid.

“Sumber pendanaan untuk sekolah berasal dari apbd sebesar 20 persen, juga ada dana Bosda. Dana Bosda sudah dibuat oleh pemerintah berdasarkan kajian, jadi sudah mencukupi untuk operasional sekolah. Disini saya bukan menekan bapak-ibu sekalian tetapi memberikan rasa aman dan nyaman, tidak takut akan ditindak oleh tim saber pungli. Saya tidak berharap diujung masa jabatan kita harus masuk penjara karena pungli,” ingatnya pada seluruh Kepala Sekolah.

Sementara itu Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar menegaskan bahwa berdasar peraturan sekolah dilarang menggalang dana, yang boleh menggalang dana adalah Pemkot Palembang dengan persetujuan DPRD Kota Palembang yang diatur dalam Perda.

Ia juga menyampaikan, Biaya sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggaranya, dalam hal ini pemerintah kota Palembang. Kalau seandainya ada kekurangan untuk operasional sekolah maka memintanya kepada Pemkot bukan kepada wali murid.

“Kalau masih ada pungutan diluar aturan maka saya mohon maaf kepada bapak ibu saya akan limpahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.