Detak-Palembang.com PALEMBANG – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemilu menjalani sidang perdana mereka di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Jumat (5/7). 

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dari tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa.

Sidang perdana ini dihadiri lima komisioner KPU Palembang, yakni Eftiyani (Ketua), dan empat komisioner lainnya, Syafarudin Adam, Abdul Malik, Yetty Oktarina dan Alex Barzili.

Kelimanya didakwa telah melakukan pelanggaran karena menghilangkan hak suara sebagian masyarakat dengan tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 70 tempat pemungutan suara di Palembang.

Dalam sidang yang diketuai Erma dan Hakim Anggota Sobur Susatyo dan Mulyadi itu, tim JPU Kejaksaan Negeri membacakan dakwaan dengan kelima terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 554 dan 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Ursula Dewi, salah satu JPU, mengatakan kelimanya diduga telah melakukan pelanggaran dengan tidak memastikan kecukupan surat suara sehingga banyak TPS yang kekurangan surat suara.

“Dari hasil penghitungan setidaknya terdapat kekurangan 7.210 surat suara di 70 TPS. Ke-70 TPS tersebut tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang,” katanya.

Kelima kelurahan yang kekurangan surat suara, antara lain Kelurahan Satu Ilir, Dua Ilir, Lima Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah. Secara rinci terdapat satu TPS di Kelurahan Satu Ilir yang kekurangan 59 surat suara, di kelurahan Dua Ilir kekurangan 2.847 surat suara di 28 TPS.

Selanjutnya kekurangan sebanyak 99 surat suara di satu TPS di Kelurahan Lima Ilir. Kekurangan surat suara juga terjadi di Kelurahan Lawang Kidul sebanyak 8 TPS dengan kekurangan sebanyak 937 surat suara. Dan kekurangan 3.268 surat suara di 32 TPS di Kelurahan Sungai Buah.

Sebelumnya, Juru Bicara Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Hotnar Simarmata mengatakan, pengadilan menunjuk Wakil Ketua PN Palembang Erma Suharti untuk menjadi ketua majelis hakim yang akan menyidang 5 komisioner KPU Palembang tersebut. Erma akan didampingi Mulyadi dan Subur Susatyo sebagai hakim anggota pada persidangan besok.

“Mekanisme pelaksanaan sidang akan ditentukan majelis hakim saat persidangan berlangsung,” ujar Hotnar, Kamis (4/7).

Hotnar mengungkapkan, berkas perkara telah selesai diregistrasi kurang dari satu hari setelah pelimpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Palembang kepada pihaknya, Rabu (3/7). Proses hukum untuk tindak pidana pemilu memiliki batas waktu sehingga didahulukan.

“Kita pastikan persidangan nanti dibuka untuk umum. Teknis persidangan pun harus betul-betul diatur karena ini perkara khusus yang juga punya batas waktu tertentu dalam prosesnya hukumnya,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, sebagai lembaga yang lebih tinggi dari KPU Palembang, KPU Sumsel bersama KPU RI mendukung proses hukum dan pembelaan kepada 5 komisioner KPU Palembang yang akan menjalani persidangan besok. Bahkan pihaknya menyiapkan saksi ahli untuk membela.

Sementara itu, KPU Sumatera Selatan memastikan telah menonaktifkan para komisioner KPU Palembang tersebut. Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana berujar, keputusan penonaktifan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya bersifat sementara. Keputusan penonaktifan itu pun, ujar Kelly, sudah dikonsultasikan kepada KPU RI.

“Tapi kami akan berkoordinasi lagi dengan KPU RI bagaimana dengan status nonaktif tersebut. Apakah hanya dinonaktifkan selama 7 hari persidangan saja atau bagaimana. Apakah ada batas waktu tertentu,” ujar Kelly, Kamis (4/7).

Kelly menegaskan, penonaktifan tersebut hanya bersifat sementara. Tidak ada proses mencari pengganti 5 komisioner yang dinonaktifkan tersebut. Selama dinonaktfikan, Kelly mengungkapkan, seluruh tugas dan kewenangan KPU Palembang akan diambilalih oleh KPU Sumsel.

Pihaknya pun mengungkapkan dukungan dan bantuan hukum dari KPU RI dan KPU Sumsel yang diberikan kepada komisioner KPU Palembang selama masa persidangan. Pihaknya pun membantu mempersiapkan pembelaan untuk 5 komisioner KPU Palembang saat menjalani sidang.

“KPU RI akan mendatangkan saksi ahli untuk dipersidangan nanti. Respon KPU RI dan kami sama, sangat mendukung dan membela sepenuhnya kepada para komisioner KPU Palembang,” ungkap Kelly.

Seperti diketahui, lima komisioner KPU Palembang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu karena tidak menjalankan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang diberikan Bawaslu Palembang.

Kelima komisioner tersebut dijerat dengan pasal 554 subsider pasal 510 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menghilangkan hak pilih warga dengan ancaman dua tahun penjara.