Detak-Palembang.com PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan kondusif   tidak ada terjadi konflik di berbagai lini kehidupan di tengah masyarakat, baik itu konflik antar suku, ras, agama dan atar  golongan (Sara).

“Hingga saat ini di Sumatera Selatan  masih tetap terjaga kerukunannya. Bahkan bisa dikatakan Sumsel zero konflik. Ini tidak lain karena keaktifan dari para pamong, aparat baik TNI  dan Polri disamping kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya perdamaian,” ungkap Gubernur Sumsel H. Herman Deru ketika menerima tim kajian bela negara anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hankam. Bertempat di ruang tamu Gubernur Sumsel, Senin (1/7).

Dihadapan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diantaranya  Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara, Kol Laut (KH) Dr Dwi Hartono.  Serta Sekretaris Anggota Wantimpres Mayjen TNI (Purn) Mashudi Darto, SH,SE. Ketua Kajian Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, SAP, M.Sc. Wakil Ketua Tim Kajian Kol. Lek Gatot Sutomo,ST dan Staf Ahli Anggota Wantimpres Ir Akmal Witonohadi dan rombongan tersebut, Gubernur H Herman Deru mengucapkan terima kasih atas kunjungan anggotaWantimpres terkait dengan Kajian  Bela Negara di Sumatera Selatan.

“Terima kasih atas kedatangan dan pehatiannya di Sumatera Selatan. Untuk diketahui sejauh ini Provinsi Sumsel aktif dalam bela negara terlebih pak Menteri Pertahanan  pak Ryamizard Ryacudu adalah orang Palembang. Sumsel secara umum dalam kondisi kondusif dalam hal pertahanan dan keamanan,” tambahnya.

Meskipun demikian lanjut Gubernur ada beberapa catatan yang perlu disampaikan pada Presiden  melalui anggota Wantimpres, diantaranya  Sumsel sejauh ini sudah fokus dalam melakukan pencegahan karhutla dengan melibatkan semua unsur termasuk  tim satgas yang diketuai  langsung oleh Danrem. Namun demikian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih kerap terjadi setiap tahunnya terutama dimusim kemarau. Kondisi ini  karena lahan gambut di provinsi ini cukup luas  yang berpotensi terbakar, baik  yang disebabkan kelalaian manusia  maupun karena faktor alam.

 “Kesadaran masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumsel cukup tinggi. Namun kebakaran sulit juga kita tanggani karena bukan semata-mata karena faktor kelalaian manusia,  namun dapat juga karena faktor alam karena gesekan kayu kering,” tambahnya.

Karena itu gubernur berharap pada Anggota Wantimpres  untuk menyampaikan masukan pada Presiden dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Meskipun upaya pencegahan yang dilakukan sudah maksimal namun tetap saja Sumsel butuh pehatian. Diantaranya penambahan Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini jumlahnya sangat terbatas untuk mengawasi hutan lindung Taman Kerinci Sebelat. Disamping itu Herman Deru berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan anggaran terkait dengan pencegahan karhutla mengingat dampak yang ditimbulkan  sangat serius bahkan  jika terjadi karhutla di Sumsel asapnya akan sampai ke negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

 “Kami minta masukan disampaikan pada Presiden terkait dengan pencegahan. Personil Polhut  kita sangat minim. Disamping itu dana yang kita alokasikan untuk melakukan pemadaman Karhutla juga sangat terbatas. Bayangkan saja  satu jam pemadaman dengan modifikasi cuaca membutuhkan dana sekitar 210 juta. Alhamdulilah dua tahun ini tidak kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel,” terang Herman Deru.

Sementara itu  Ketua Tim Kajian Bela Negara, Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana menegaskan  kedatangannya bersama  tim kajian bela negara di Sumsel tidak lain ingin mengkaji peningkatan pengawasan terhadap bela negara diera digital di Sumatera Selatan. Mengingat saat ini masyarakat rentan termakan isu hoax atau faham radikalisme yang berpotensi  merusak nasionalisme.

“Diera digital saat ini dunia dalam genggaman. Jika tidak ada filter maka isu hoax, fahan radikal dan lainnya  dapat merusak semangat nasionalisme masyarakat kita,” ucap I Gusti Putu Buana

Selama ini upaya yang dilakukan daerah ungkap I Gusti Putu Buana, dalam  hal bela negara masih bersifat konvensional.

“Selama di Sumsel, kita akan melakukan kajian kesejumlah instansi terkait  dengan bela negara  khususnya yang berkaitan dengan dunia digital atau medsos,” pungkasnya.

Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur  H Herman Deru, Tim Kajian Bela Negara dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini melakukan tukar cindramata. Gubernur didampingi staf khusus, Asisten 1 Setda Provinsi dan kepala OPD terkait lainnya.