Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Vonis Majelis Hakim menyatakan bersalah terhadap Komisioner KPU Kota Palembang dalam tindak pidana pemilu, mendapat tanggapan dari Ahli Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, Dr. Sri Sulastri S.H, M.Hum Jumat (19/07).

Diketahui, vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang menjatuhkan Pidana Penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 10 juta subsider 1 bulan penjara, kepada Eftiyani dan empat Komisioner KPU Kota Palembang lainnya. 

Kelima Komisioner KPU Kota Palembang, Eftiyani, Syafaruddin Adam,  A. Malik Syafei, Yetty Oktarina, Alex Barzili dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu yakni menghilangkan hak pilih pada pemilu serentak 17 April 2019 lalu.

“Kelima Komisioner KPU Kota Palembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumsel. Saya meyakini Putusan PN akan bertambah, jika dikenakan juga pasal 554 UU Pemilu no 7 tahun 2017,” ungkap Sri Sulastri.

Sri Sulastri mengatakan hukuman 6 bulan penjara, apalagi percobaan tidak pantas untuk Kelima Komisioner KPU Kota Palembang. Ketidakpantasan itu karena  pelaku tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu.

“Karena pidana pemilu ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sesuai bunyi pasal 554 UU Pemilu No. 7 tahun 2017, PT Sumsel harus menambahkan ⅓ (satu per tiga) dari ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang pemilu,” urainya.

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana di maksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017.