Detak-Palembang.com PALEMBANG – Lima orang komisioner Komisi Pemiliha Umum (KPU) Palembang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pemilu. Mereka diduga menyebabkan hilangnya hak pilih warga karena tidak melaksanakan rekomendasi PSU dan PSL di beberapa TPS.

“Lima komisioner KPU Kota Palembang benar sudah ditetapkan tersangka pada kasus pidana pemilu,” terang Kapolresta Palembang, Kombes Didi Hayamansyah saat dikonfirmasi, Minggu (16/6/2019).

Penetapam tersangka sendiri, kata Didi, dilakukan setelah adanya laporan Ketua Bawaslu Palembang, M Taufik pada 22 Mei 2019. 

Dalam laporan tersebut, Taufik menilai KPU Palembang tidak mau menjalankan rekomendasi PSU dan PSL di beberapa TPS yang menyebabkan hilangnya hak pilih warga.

Adapun lima komisioner KPU yang jadi tersangka yakni Ketua KPU Palembang EF dan empat komisioner lain yakni Al, YT, AB dan SA. Kelima tersangka tidak ditahan setelah diperiksa pada Jumat (14/6).

“Penetapan tersangka dugaan tindak pidana Pemilu ini sesuai Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Ilir Timur II, Palembang,” tutup Didi. 

Hari ini Senin (17/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memanggil lima komisioner KPU Palembang setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pelanggaran pemilu.

Ketua KPU Palembang Eftiyani mengatakan, mereka dipanggil ke KPU RI untuk melakukan koordinasi terkait jeratan hukum yang menimpanya.

“KPU Sumsel juga akan mendampingi kami ke Jakarta untuk koordinasi dengan KPU RI. Besok juga batas akhir pelimpahan berkas dari penyidik ke kejaksaan. Mudah-mudahan besok (proses hukum) stop di sini,” ujar Eftiyani, Minggu (16/6/2019).

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Eftiyani beserta empat komisioner lainnya menjalani dua kali pemeriksaan.

Pada pemeriksaan kemarin, Jumat (15/6/2019), penyidik menetapkan status mereka sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pemilu dengan menghilangkan hak pilih masyrakat.

“Ada empat orang kuasa hukum yang mendampingi kami. Kami akan ikut proses hukum sampai selesai. Tak ada niatan kami untuk menghilangkan hak suara. Kami bekerja sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumsel Hepriadi menambahkan, mereka akan menunggu keputusan pengadilan terkait kasus tersebut.

Ia pun meyakini, tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Palembang lantaran semuanya telah dijalani sesuai aturan.

“Semoga kita semua dapat diberi kekuatan ditunjukan mana yang salah dan benar. Penetapan tersangka ini bukan hal yang final,” kata dia.