Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) menerapkan program gratis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak (WP) dengan tagihan kurang dari atau sama dengan 300 ribu rupiah.

Pembebasan PBB ini berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 tahun 2019. Hampir sekitar 69 persen wajib pajak mendapatkan pembebasan PBB. Hal ini diungkapkan Kepala BPPD Kota Palembang Shinta Raharja.

“Jumlahnya 263.709 wajib pajak, atau mencapai 69 persen yang kita bebaskan dari PBB. Jumlah ini lebih dari separuh total wajib pajak yang ada di kota Palembang,” ungkap Shinta.

Dengan jumlah wajib pajak tersebut, lanjut Shinta, total nilai PBB yang kita bebaskan sebesar 31 Miliar.

“Angka pastinya 31.779.214.973 rupiah total nilai PP uang kita bebaskan. Ini bentuk upaya kita untuk meringankan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah yang PBBnya dibawah 300 ribu,” ungkap Shinta.

Sementara untuk WP yang masih dibebankan membayar pajak hanya 31 persen atau sebanyak 116.536 WP dari total WP di Kota Palembang.

Terkait kebijakan Pemkot Palembang menaikkan PBB hingga 500 persen pada tagihan 2019 ini, pihaknya menyesuaikan dengan peningkatan NJOP tanah.

Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi warga kota setempat yang kondisinya menganggur atau belum bekerja.

Asisten I Pemkot Palembang, Sulaiman Amin mengatakan untuk mendapatkan pembebasan pembayaran PBB, warga bersangkutan diminta untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir keberatan membayar tagihan pajak tersebut.

“Bagi warga kota yang keberatan membayar PBB, bisa mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah mengajukan permohonan keberatan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan,” katanya di Palembang, Jumat (17/5/2019).

Permohonan keberatan itu, katanya, akan dipelajari oleh tim dan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan PBB-nya digratiskan.

Sementara mengenai kebijakan Pemkot Palembang menaikkan PBB yang cukup tinggi hingga 500 persen pada tagihan 2019 ini, pihaknya menyesuaikan dengan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah.

“Kebijakan menaikkan PBB dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan warga kota,” ujarnya.

Kasubdit Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Khairul Anwar menjelaskan bahwa kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan karena adanya penyesuaian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang mendekati harga pasar wajar.

Saat ini, lanjutnya, NJOP tanah di Palembang masih jauh dari harga tanah di pasaran sehingga perlu adanya penyesuaian tarif pajaknya.