Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melonggarkan wajib pajak (WP) yang merasa tidak sesuai dengan nilai tagihan PBB yang disampaikan. 

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Shinta Raharja mengatakan, ketentuan permohonan keringanan terhadap WP berdasarkan Perwali Nomor 51 tahun 2013 tentang perubahan atas Perwali nomor 12.a tahun 2013 tentang tata cara pemberian pengurangan dan penyesuaian keberatan pajak PBB perkotaan. 

Dijelaskan Shinta , wajib pajak yang merasa keberatan atas tagihan PBB nya yang dianggap terlalu tinggi, terutama bagi pensiunan, janda, pejuang veteran, silahkan datang dan mengisi formulir yang disediakan dikantor BPPD yang terletak di Jl. Merdeka, tepatnya didepan Graha Sriwijaya Hotel. 

“Sejak awal kami sampaikan, jika ada wajib pajak yang keberatan silakan datang. Termasuk untuk masyarakat tidak mampu yang kebetulan rumahnya berada di wilayah strategis sehingga masih terbeban PBB,” imbuhnya. 

Padahal katanya, kenaikan PBB ini, hanya diberlakukan bagi zona bisnis dan kawasan elite. 

Dengan adanya kenaikan inilah, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dianggap tidak pro rakyat. Bahkan, bagi Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3), tingginya kenaikan iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap arogansi serta sikap sewenang-wenang penguasa terhadap rakyatnya. 

“Mereka keberatan dapat melengkapi berkas surat permohonan, surat pernyataan penghasilan, copy identitas, copy pemilikan tanah, copy rekening tagihan listrik, SK Pensiun untuk pensiunan, daftar gaji pensiun, dan surat keterangan camat / lurah mengenai kondisi tertentu WP yang mengajukan pengurangan,” ulasnya. 

Harus diketahui dan dipahami, kenaikan pajak bumi yang dilakukan Pemkot Palembang hanya untuk kawasan bisnis dan lingkungan elite. 

Dari 263.709 wajib pajak yang dibebaskan atau sekitar Rp31 miliar, sisanya 166.536 wajib pajak kena dengan potensi Rp464 miliar. 

Dimana, Rp31.779 214.973 total nilai PBB yang kita bebaskan, sebagai upaya pemerintah untuk meringankan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. 

Walikota membebaskan pajak dengan nilai dibawah Rp300 ribu dan objek pajak di kawasan elite kita naikkan, karena memang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan tersebut sudah memang sudah lama naik,” terangnya. 

Jadi, jika ada yang mengatakan kebijakan ini tidak pro ke rakyat, dimana yang tidak pro ke rakyat. Karena jelas, kenaikan dilakukan terhadap 166.536 objek pajak, sedangkan 263.709 dibebaskan. 

Coba pihak-pihak tertentu dapat menggunakan objektifitas individu dalam membedakan suatu persoalan dengan kondisi yang sebenarnya. Apalagi jika kita bandingkan wajib pajak yang terbebankan untuk membayar PBB jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kita bebaskan, dan mereka yang membayar pajak memang tergolong layak, karena dilihat dari lokasi bumi dan luas buminya itu sendiri,” ujarnya. 

Shinta menduga, pasca kenaikan PBB sudah banyak warga yang datang ke kantornya untuk mempertanyakan hal tersebut. Ada yang memang masyarakat kurang mampu, pensiunan dan janda yang kebetulan rumahnya berada di kawasan strategis. Tapi banyak juga spekulan tanah yang protes dengan kenaikan tersebut. Dimana, mereka adalah oknum spekulan tanah yang memiliki banyak simpanan tanah dan investasi. 

“Kita layani semuanya, dan siapapun silakan mengajukan keberatan. Tapi disini akan dilihat kemampuannya, untuk yang tidak mampu bisa diturunkan, tapi bagi yang mampu dan mereka memiliki banyak investasi, bisa turun, bisa naik. Seperti salah satu wp yang ternyata PBB yang harus dibayar Rp52 juta jika melihat dari nilai jual objek pajaknya,” tuturnya.