Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Senin (8/4/2019) pagi, menjadi Pembina apel gabungan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang di jalan Pangeran Si Doing Lautan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat (IB) II.

“Lakukan optimalisasi percepatan dan penyederhanan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta penindakan tegas kepada ASN dan Non PNSD yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat,” tegas Dewa.

Menurutnya, petugas Dishub paling dekat dengan tugas dilapangan, yang langsung melakukan penindakan, terlebih patroli  jalan raya yang menindak langsung kendaraan parkir dibahu jalan.

Dalam kesempatan itu juga, Ratu Dewa, menginstruksikan pengoptimalan koordinasi Integrasi dan sinkronisasi (KIS) terhadap program kegiatan dengan mitra kerja Perhubungan Kota Palembang.

Peningkatan disiplin ASN dan Non PNSD, dengan senantiasa menanamkan jiwa jujur, transparan dan bertanggung jawab, serta tetap terus memelihara etika, perilaku dan idealisme ASN.

Dirinya juga mengimbau pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui tertib administrasi, tertib dokumentasi pengelolaan keuangan, serta aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata naskah dinas.

Dishub Palembang juga diharapkan mampu membuat aplikasi khusus pelayanan yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perhubungan.

“Para petugas Dishub dihimbau untuk tetap terus memantau parkir liar. Petugas dishub juga harus senantiasa menjaga kebersihan  memantau serta mengambil sampah yang terlihat di jalan, untuk di buang ke kotak sampah,” katanya.

Tak kalah pentingnya, katanya, kenyaman kerja dan kesejahteraan petugas dilapangan untuk mendapat perhtian serius terkait, otimaliasi kinerja yang prima ditunjang dengan atribut yang ada.

“Pegawai Dishub jangan hanya dituntut bekerja 24 jam saja, namun harus juga dipikirkan kesejahteraannya. Saya sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mendukung hal ini,” ujarnya.