Detak-Palembang.com PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel menyoroti kasus kurangnya surat suara hingga salah pencetakan di Palembang dan Banyuasin. Hal ini dikarenakan buruknya manajemen logistik KPU Palembang dan Banyuasin.

Komisioner Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatakan, telah memanggil pihak KPU Palembang dan Banyuasin terkait hal tersebut. Dirinya sedikit mempertanyakan persoalan kekurangan hingga terjadinya salah cetak.

Padahal, surat suara ini melalui penyortiran hingga perhitungan. Namun, justru terjadi seperti saat ini. “Kok bisa kurang? bisa salah?,” katanya saat dihubungi, Jumat (19/4).

Karena itu, dirinya menarik kesimpulan awal bahwa manajemen logistik KPU buruk baik Palembang maupun Banyuasin. Meskipun begitu, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari masyarakat. Nantinya laporan akan diproses selama tujuh hari kerja setelah pelaksanaan pemilu dan dilakukan penyelidikan maksimal selama 12 hari.

Dalam menyampaikan laporan masyarakat juga harus melampirkan bukti yang ditemukan di lapangan sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Untuk sanksi yang akan diberikan jika terbukti pelanggaran maka dapat saja dilakukan pembatalan hasil oleh KPU sehingga dilakukan pemilu ulang atau sebagainya.

“Semua tergantung dari pelanggarannya,” tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari KPU Sumsel terdapat 447 TPS baik di Palembang dan Banyuasin terjadi kesalahan mulai dari kekurangan surat suara hingga salah cetak surat suara.

Rinciannya yakni 2 TPS di Palembang kekurangan surat suara Pilpres, sedangkan 445 TPS di Banyuasin terjadi salah cetak terhadap DPRD Banyuasin Dapil II.