Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari jalir perseorangan Chairilsyah-Mualimin menyatakan menolak hasil pleno KPUD kota Palembang.  Pleno yang menetapkan 11.553 jumlah dukungan, langsung direspon dengan pidato penolakan dari pasangan ini. Bahkan mereka menganggap pleno penetapan KPUD cacat hukum.

Terkait hasil Rapat Pleno Rekapitulasi, Bakal Pasangan Calon Chairilsyah – Mualimin langsung mengajukan Nota Keberatan terhafap hasil penetapan jumlah dukungan yang dilaksanakan KPUD Kota Palembang secara terbuka,  di Aula Demorasi,  Kamis (04/01).

“Kami menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU, dan ini akan kami laporkan ke pihak Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kepolisian,”Ucap Chairilsyah saat menyampaikan Nota keberatan. 

Ditempat yang sama, Komisioner KPU Kota Divisi Teknis, Firamon Syakti mengatakan, hasil rekapitulasi yang dilakukan PPS,  PPK dan KPU Kota Palembang yang menggelar Rapat Pleno Terbuka sudah sesuai aturan. Namun Firamon menghormati hak paslon Chairilsyah-Mualimin dari jalur Perseorangan untuk menempuh jalur hukum.

“Tadi telah sama dihitung bersama Paslon dan disaksikan oleh Panwaslu.  Sebanyak 11. 553 dukungang yany memenuhi syarat. Dari hasil tersebut, Paslon Chairilsyah-Mualimin kekurangan jumlah dukungan sebanyak 62. 808 dukungan,”ucap Firamon seusai Pleno, Kamis (04/01) usai rapat pleno.

Selanjutnya diterangkanFiramon seshai PKPU No. 15 tahun 2017 paslon Chairilsyah-Mualimin harus menyerahkan 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan sebesar 125.616 dukungan, dan harus diserahkan sesuai tahapan. Selanjutan dokumen dukungan akan di verifikasi administrasi dan faktual.

Berikut pernyataan keberatan paslon Perorangan Chairilsyah-Mualimin yang disampaikan dalam rapat pleno KPUD Kota Palembang ;

  1. Keberatan, Bahwa kami tidak pernah diberikan satu rangkap salinan dokumen dukungan 88.276 sesuai perintah pasal 15 ayat (3) PKPU No 15 tahun 2017. 
  2. Bahwa dokumen dukungan kami dalam sistem Silon KPU Kota Palembang hilang dan kami diminta upload ulang pada tanggal 8 Desember.
  3. Kami tidak pernah mengetahui berapa hasil verifikasi administrasi pendukung 8.892 yang tidak tercantum dalam DPT /DP4 (Pasal 19 PKPU No. 3 Tahun 2017
  4. Kami tidak pernah diberitahukan berapa hasil (BA 2 KWK)  verifikasi administrasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Palembang tanggal 26 Desember 2017.
  5. Kami tidak pernah diberitahukan berapa jumlah total dokumen dukungam kami yang di distribusikan ke PPS melalui PPK, baik dari hasil verifikasi administrasi yang pertama maupun verifikasi ulang.